PEKANBARU, LIPO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 dapat mulai digunakan pada bulan September, meskipun hingga pertengahan Juli ini draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) belum disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Riau.
Hal itu disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran (Bangar) DPRD Riau, Manahara Napitupulu. Ia menyebutkan bahwa pembahasan APBD-P 2025 diharapkan selesai pada akhir Agustus agar dapat segera dijalankan pada bulan berikutnya.
"Perubahan ini targetnya akhir Agustus selesai dibahas dan September bisa dijalankan. Untuk angkanya, kita belum tahu berapa," ujar Manahara, Kamis 16 Juli 2025.
Ia menambahkan bahwa pembahasan APBD-P tidak perlu dilakukan di setiap komisi, melainkan cukup difokuskan di Bada Anggaran (Bangar).
Selain itu, Manahara juga menyampaikan harapannya agar APBD-P 2025 dapat mengakomodasi pembayaran tunda bayar, serta mendukung pembiayaan kebutuhan prioritas seperti infrastruktur.
Sementara itu, ia mengungkapkan bahwa penyampaian KUA-PPAS untuk APBD murni 2026 direncanakan dilakukan pada minggu kedua Agustus.*****
GoogleNews
