.jpeg)
PEKANBARU, LIPO - Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, mengungkapkan bahwa dari sekitar 1 juta hektare kebun kelapa sawit berstatus Hak Guna Usaha (HGU) di Riau, hanya sebagian kecil perusahaan yang telah menyerahkan kebun plasma kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
"Selama ini belum berjalan maksimal. Kalaupun ada yang sudah melaksanakan kewajiban tersebut, jumlahnya sangat sedikit dan bisa dihitung dengan jari," ujarnya, Rabu 16 Juli 2025.
Kaderismanto menjelaskan, dari total lahan HGU tersebut, sebanyak 20 persen atau sekitar 200 ribu hektare seharusnya diberikan dalam bentuk kebun plasma kepada masyarakat. Jika setiap kepala keluarga mendapatkan 2 hektar. Menurutnya hal ini bisa menjadi solusi konkret untuk menekan angka kemiskinan ekstrem di Riau.
"Dengan 200 ribu hektare yang dikelola masyarakat, saya yakin persoalan kemiskinan ekstrem bisa teratasi," jelasnya.
Menindaklanjuti hal ini, DPRD Riau katanya berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawasi dan mendorong pelaksanaan kewajiban kebun plasma oleh perusahaan-perusahaan perkebunan sawit. Pembentukan Pansus ini juga disebut selaras dengan langkah-langkah penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang saat ini tengah gencar melakukan inventarisasi lahan di Riau.
"Pansus ini juga akan menindaklanjuti Surat Edaran dari Kementerian ATR/BPN terkait kebun plasma 20 persen. Jadi, bukan hanya menertibkan lahan ilegal, tetapi juga menggali potensi pendapatan daerah dan menjamin hak masyarakat terpenuhi," sambungnya.
Ditambahkannya, saat ini terdapat lebih dari 200 perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di Riau. Dia menilai perlu adanya pengawasan ketat agar perusahaan-perusahaan tersebut memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat sekitar.*****
GoogleNews
