PEKANBARU, LIPO - Komandan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Mayjen TNI Dody Triwinarto, menghimbau warga yang bermukim di kawasan agar tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar yang hembuskan oleh pihak-pihak tertentu.
Dody Triwinarto menegaskan bahwa proses pengembalian lahan hutan yang selama ini dikuasai oleh masyarakat dan dijadikan kebun kelapa sawit, dilakukan secara bertahap dan mengedepankan pendekatan persuasif. Ia menegaskan, Pemerintah akan memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat dan kawasan.
"Untuk itu kepada masyarakat yang berada di dalam kawasan TNTN jangan terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jangan takut dan jangan terprovokasi. Kita lakukan ini secara pelan-pelan. Apa pun alasannya, itu adalah Taman Nasional Tesso Nilo yang harus kita pulihkan,” Mayjen TNI Dody Triwinarto, Kamis (17/7/2025).
Ia mengimbau masyarakat memberi ruang bagi Satgas PKH untuk bekerja secara maksimal agar bisa memilah persoalan yang ada di dalam TNTN. Sebab, setiap persoalan tidak bisa digeneralisasi.
Dody menegaskan, penyelesaian ini memerlukan pendataan yang menyeluruh dan akurat agar setiap kasus bisa ditangani secara adil dan tepat sasaran.
Tak hanya itu, ia meyakinkankan TNTN seluas 81.973 hektar berbeda dengan kawasan hutan yang juga ditanami pohon kelapa sawit, yang berbatasan langsung dengan TNTN.
"Itu berbeda cara penanganannya. Yang pasti di kawasan itu tidak mungkin direlokasi. (Karena) Jumlah penduduknya lebih banyak, tanaman sawit juga lebih banyak, populasi lebih banyak. Sekolahnya juga lebih banyak," jelas Mayjen Dody.
Pada kesempatan ini, ia meyakinkan masyarakat tidak ada penutupan sekolah. Pemerintah memastikan pendidikan tetap berjalan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan solusi dari Kementerian Pendidikan terkait kemungkinan relokasi sekolah di luar TNTN.
Sejauh ini, total lahan sawit di TNTN yang berhasil dikembalikan kepada negara melalui Satgas PKH telah mencapai 1.185 hektare hanya dalam kurun waktu dua pekan. Proses ini terus berlangsung dengan pendekatan yang mengedepankan dialog dan kemanusiaan.*****