PEKANBARU, LIPO - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Laporan Hasil Kerja Banggar DPRD Riau, Senin 28 Juli 2025.
Khairul Umam, Juru Bicara Banggar DPRD Riau, menyatakan bahwa masukan dari fraksi-fraksi dan badan anggaran harus menjadi acuan dalam penyusunan anggaran yang realistis, responsif, dan akuntabel.
"Kami meminta agar kritik, saran, dan masukan dari fraksi, termasuk pandangan umum dan pandangan Banggar, diperhatikan dalam menyusun anggaran ke depan," ujar Khairul Umam.
Rekomendasi yang disampaikan pertama, Banggar meminta Pemprov Riau lebih cermat dalam melakukan pergeseran anggaran, termasuk penggunaan dana tak terduga, dengan mematuhi aturan yang berlaku.
"Kita minta pengelolaan APBD 2025 harus lebih teliti dan hati-hati agar tidak terpengaruh oleh kesalahan tahun sebelumnya," tegas Khairul.
Rekomendasi kedua, Pemprov Riau diminta memperkuat pengawasan internal, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dengan memaksimalkan peran Inspektorat.
"Tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran dalam bentuk apapun," tegasnya.
Ketiga, Banggar mengingatkan di tengah defisit APBD 2025, Pemprov Riau diminta agar lebih selektif dalam menjalankan program, dengan mengutamakan yang berdampak besar bagi masyarakat.
"Kita juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperbaiki tata kelola administrasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel," terangnya .
Rekomendasi selanjutnya, Banggar mendorong Pemprov Riau lebih kreatif menggali potensi pendapatan daerah, tidak hanya mengandalkan pajak dan retribusi.
Banggar juga menyoroti turunnya opini Laporan Keuangan Pemprov Riau dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 2024.
"Hal ini harus menjadi evaluasi serius untuk perbaikan kedepan," pungkasnya.*****
GoogleNews
_copy_625x416.jpg)