.jpeg)
PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengawal tuntasnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Langkah ini diambil menjelang penutupan pendataan pada 31 Agustus 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi menggelar pertemuan khusus dengan Kepala BPS Provinsi Riau di Pekanbaru, Kamis (13/8/2026).
Pertemuan ini membahas progres pendataan door-to-door yang telah berlangsung sejak 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026, serta strategi percepatan di seluruh kabupaten/kota.
"Hari ini kita lakukan pertemuan dengan Kepala BPS untuk membahas program Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Riau. Kami meminta laporan terkait apa saja yang menjadi hambatan ataupun kesulitan di lapangan," ujar Syahrial.
Dari laporan BPS Riau, ada empat persoalan krusial yang masih menghambat petugas di lapangan:
1. Akses Perumahan Eksklusif Dipersulit
Petugas masih kesulitan masuk ke sejumlah perumahan elit dan eksklusif. Pengelola maupun penghuni belum sepenuhnya membuka akses.
2. Hoaks dan Mispersepsi
Masih ada penolakan warga karena beredarnya hoaks di media sosial yang menyebut Sensus Ekonomi memiliki kepentingan tertentu di luar pendataan.
"Kami mendapati, masih ada pemahaman berbeda dan mengarah kepada hoaks di masyarakat terkait adanya kepentingan di sensus ekonomi," jelas Syahrial.
3. Data Perusahaan Belum Valid
Pendataan sektor usaha belum optimal. Sejumlah perusahaan belum bisa menerima kedatangan petugas, bahkan ada yang menolak untuk didata.
Padahal, SE2026 sendiri bertujuan untuk menggambarkan struktur ekonomi nonpertanian hingga wilayah terkecil sebagai dasar kebijakan pembangunan.
4. Pendataan ASN Terbentur Jam Kerja
Banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau belum terjaring karena jam kerja dari pagi hingga sore, sehingga tidak bertemu petugas saat pendataan rumah tangga.
Untuk mengejar target, Pemprov Riau dan BPS merumuskan tiga solusi:
1. Libatkan Tokoh Masyarakat
Pemprov menggandeng Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk pendekatan persuasif kepada kelompok yang masih ragu atau menolak.
"Alhamdulillah dengan pelibatan forum pembauran kebangsaan dan FKUB untuk melakukan pendekatan kepada kelompok tertentu," kata Syahrial.
2. Instruksi ke Bupati dan Wali Kota
Pemprov akan menghubungi seluruh kepala daerah agar memperkuat sinergi di lapangan, termasuk membantu membuka akses petugas ke perumahan dan kawasan perusahaan.
3. Mekanisme Self Assessment untuk ASN
Khusus ASN, Pemprov menyiapkan link pengisian mandiri (self assessment). ASN diminta mengisi data secara online dan hasilnya akan divalidasi serta di-approve oleh BPS.
"Sudah kita siapkan link untuk self asesmen mereka agar mereka mengisi link dan di approve dengan BPS," tegasnya.
Syahrial mengajak seluruh masyarakat Riau untuk menerima petugas dan memberikan informasi yang benar. Ia menegaskan, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini menjadi peta jalan ekonomi Riau yang lebih presisi.
"Mari bersama-sama mendukung Sensus Ekonomi. Data yang akurat hari ini menjadi dasar kebijakan dan pembangunan Riau yang lebih baik di masa depan," tutupnya.
BPS Riau menegaskan seluruh petugas resmi telah dibekali surat tugas dan tanda pengenal. Masyarakat diimbau waspada terhadap hoaks dan hanya menerima petugas resmi. Data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan daerah.*****
GoogleNews
