PEKANBARU, LIPO - Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2026 yang diprediksi tidak optimal. Hal ini disebabkan adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah hingga 20 persen.
“Biasanya dana transfer pusat mencapai Rp900 miliar lebih, sekarang hanya Rp600 miliar,” kata Edi, Selasa 26 Agustus 2025.
Disisi lain kata politisi Partai Gerindra ini, Pemprov Riau terlihat belum menunjukkan upaya maksimal dalam menutupi kekurangan tersebut khususnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tidak terlihat ada langkah konkret untuk menggali sumber pajak baru, dan pendapatan BUMD maksimal. Padahal ini penting untuk menutupi kekurangan transfer pusat,” tegasnya.
Edi juga menyoroti sampai saat ini belum adanya kepastian pembahasan APBD Perubahan 2025 karena draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) belum diserahkan ke DPRD Riau.
“Draf KUA-PPAS APBD Perubahan 2025 ini penting karena berkaitan langsung dengan KUA-PPAS APBD 2026. Sayangnya, sampai sekarang belum kami terima, sementara waktu terus berjalan,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterlambatan ini sudah menjadi kebiasaan yang kurang positif dan bisa menghambat pembahasan anggaran secara maksimal.*****