PEKANBARU, LIPO - Komisi V DPRD Provinsi Riau menyatakan dukungan penuh untuk penghapusan sistem kerja outsourcing. Dukungan ini disampaikan Sekretaris Komisi V Robin dalam mediasi antara Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riau dan DPRD, Kamis 28 Agustus 2025.
"Kami menolak sistem outsourcing dan mendukung penghapusannya. Sistem ini merugikan pekerja karena tidak ada kepastian jaminan kelangsungan kerja," tegas Robin.
Robin menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Riau untuk membentuk Satgas PHK. Juga mendorong penghapusan beberapa pajak yang membebani pekerja, seperti Pajak Pesangon, THR, JHT, dan Pajak Perempuan Menikah.
"Kami akan berupaya memenuhi tuntutan pekerja demi meningkatkan kesejahteraan mereka," pungkasnya.*****
GoogleNews
