PEKANBARU, LIPO - Komisi III DPRD Riau meminta Direksi baru PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) bekerja lebih agresif dalam mengelola perusahaan agar modal yang pernah disuntikkan oleh Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp49 miliar bisa segera kembali.
Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, mengungkapkan bahwa sejak penyertaan modal tersebut dilakukan 15 tahun lalu, baru sekitar Rp17 miliar yang berhasil dikembalikan ke kas daerah.
“Modal yang disuntikkan ke SPR oleh Pemerintah Riau sebesar Rp49 miliar dan baru kembali Rp17 miliar. Artinya, belum balik modal. Diharapkan Direktur baru ini bisa lebih agresif dan mencapai target,” ujarnya dalam rapat pembahasan APBD Perubahan 2025 di DPRD Riau, Rabu 17 September 2025.
Sementara itu, Direktur SPR yang baru, Ida Yulita Susanti, menyebut bahwa pihaknya saat ini tengah fokus merapikan sejumlah masalah lama yang diwarisi dari kepemimpinan sebelumnya.
“Kami yang baru ini sebenarnya hanya melanjutkan kepemimpinan sebelumnya. Tahun ini kita serahkan deviden sebesar Rp1,4 miliar. Untuk target tahun 2026 akan dibahas kembali dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat), di situlah kami akan tetapkan target deviden yang lebih tinggi,” jelas Ida.
Ia menambahkan, SPR saat ini tengah menyelesaikan persoalan hukum, menginventarisasi aset, dan mengembangkan peluang bisnis baru. Ida optimis bahwa pada tahun depan, SPR dapat berstatus sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sehat secara keuangan.
“Kami sudah hitung beberapa sektor yang akan meningkatkan laba, seperti core business SPR Langgak dengan pengembangan sumur baru, efisiensi dari pemindahan kantor SPR Langgak, serta lini bisnis lainnya seperti Aryaduta,” tambahnya.
GoogleNews
