PEKANBARU, LIPO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat kepala daerah terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Senin 6 Oktober 2025.
Dua ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik dan Ranperda tentang Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mewakili Gubernur Riau menyampaikan bahwa pemerintah daerah sangat mendukung inisiatif DPRD terhadap dua ranperda tersebut. Menurutnya, saat ini Riau memang belum memiliki regulasi khusus terkait kedua hal tersebut.
“Kami menyambut baik inisiatif DPRD. Ranperda keterbukaan informasi publik akan menjadi dasar hukum dalam membuka ruang keterbukaan informasi dan memberikan rujukan yang jelas bagi penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Syahrial.
Sementara itu, terkait Ranperda Ketahanan Keluarga, Syahrial menekankan pentingnya regulasi ini dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Riau.
“Ranperda ini penting untuk memastikan indeks pemberdayaan perempuan meningkat, serta menjamin akses anak-anak Riau terhadap pendidikan dan kehidupan yang layak, yang selama ini belum terlindungi secara regulasi,” jelasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Riau Abdullah memberikan respon terhadap dua Ranperda ini, namun dirinya lebih menekankan kepada ranperda pendapatan untuk diinventarisir.
"Kita minta Ranperda pendapatan untuk diinventarisir tujuanya untuk memperkuat pendapatan 2025 dan 2026,"tutupnya.*****
GoogleNews
.jpeg)
