PEKANBARU, LIPO - Pansus optimalisasi pendapatan (PAP) DPRD Riau menyoroti potensi kebocoran pajak di tiga sektor.
Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, menyebut pajak air permukaan, pajak bahan bakar industri, dan distribusi minyak industri perlu segera dibenahi.
Untuk pajak air permukaan katanya, persoalan utama terletak pada water meter yang tidak aktif atau salah pemasangan. Akibatnya, banyak perusahaan menggunakan kalkulasi manual yang tidak akurat.
Sementara di sektor pajak bahan bakar industri, Budiman mengatakan Riau baru mengumpulkan Rp1,2 triliun per tahun, jauh di bawah Kalimantan yang mencapai Rp7 triliun.
"Pasti ada yang tidak matching antara pemakaian dan pelaporan," tegas Budiman belum lama ini.
DPRD lanjutnya akan mengubah alur distribusi minyak industri. Jika selama ini Pertamina melapor ke Pemda, ke depan pengusaha harus mengurus izin ke Pemda terlebih dahulu sebelum mendapat rekomendasi distribusi dari Pertamina.
"Tiga pemasok minyak industri lain yang selama ini luput dari pengawasan juga akan dipanggil. Langkah ini diambil agar pendapatan daerah lebih terukur dan terarah," jelasnya.*****
GoogleNews
