PEKANBARU, LIPO - Maraknya kendaraan Over Dimension Overloading (ODOL) yang melintas di wilayah Riau kembali menjadi sorotan.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Makmun Solihin, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja, melainkan perlu kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta dukungan penuh dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Menurut politisi PDI-P yang akrab disapa Makmun ini, sebenarnya telah ada formula atau skema penanganan yang dirumuskan bersama antar-OPD terkait. Namun, penerapan di lapangan masih menemui kendala, terutama karena modus kendaraan ODOL yang kerap beroperasi di luar jam kerja pengawas.
"Kita lihat sendiri, kendaraan ODOL ini sering kali bermain ketika jam dinas tutup, seperti pada malam hari. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan di luar jam kerja. Padahal, jalan-jalan protokol seperti jalur Petapahan menuju Garuda Sakti setiap sore hingga malam hari menjadi lintasan favorit mereka," ungkap Makmun Solihin, Kamis 12 Maret 2026.
Ia menjelaskan bahwa pengawasan yang longgar di saat waktu-waktu rawan tersebut menyebabkan ODOL bebas melintas. Dan ini tentu sangat berisiko terhadap kerusakan infrastruktur jalan dan keselamatan pengguna jalan lainnya.
Untuk itu, legislator dari daerah pemilihan (dapil) Kampar ini mendorong agar jajaran pengawas lalu lintas dan perhubungan dapat bersinergi dengan Forkopimda. Ia menyebut bahwa keberadaan Pangdam dan jajaran TNI dapat diajak bekerja sama untuk memperkuat pengawasan di lapangan.
"Dengan melibatkan Forkopimda, apalagi sudah ada Pangdam, saya kira kerjasama ini bisa lebih optimal. Kehadiran personel gabungan di lapangan, terutama pada jam-jam rawan, sangat dibutuhkan untuk menertibkan ODOL. Kita paham, ketika jalan tidak ada pengawasan, mereka dengan leluasa melintas. Ini yang harus kita cegah bersama," pungkasnya.*****
GoogleNews
.jpg)
