.jpeg)
PEKANBARU, LIPO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau tengah menggodok aturan baru terkait penggunaan jalan provinsi. Salah satu poin dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Perhubungan ini adalah rencana pemasangan portal untuk membatasi akses kendaraan tertentu. Langkah ini diambil sebagai upaya mengatasi keterbatasan anggaran pemeliharaan jalan yang mencapai angka fantastis, yakni Rp22 triliun.
Ketua Pansus Ranperda Penyelenggaraan Perhubungan DPRD Riau, Manahara Napitupulu, mengungkapkan bahwa Ranperda memberikan kewenangan kepada Gubernur Riau untuk melakukan pembatasan penggunaan jalan provinsi melalui pemasangan portal.
"Dalam Ranperda ini sudah kami tuangkan bahwa Gubernur Riau diberikan kewenangan untuk membatasi penggunaan jalan milik provinsi dengan menggunakan portal," jelas Manahara baru-baru ini.
Lebih lanjut, Manahara menjelaskan bahwa portal-portal tersebut direncanakan akan dilengkapi dengan pos jaga yang melibatkan personel dari kepolisian dan Dinas Perhubungan. Namun, ia menekankan bahwa kunci utama keberhasilan upaya ini adalah partisipasi aktif dan itikad baik dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Riau.
"Perusahaan tentu ingin meraih keuntungan sebesar mungkin. Di sisi lain, kita juga ingin jalan-jalan tersebut tetap dapat digunakan oleh masyarakat dan dunia usaha dengan kondisi yang baik dan layak," imbuhnya.
Saat ini, Ranperda tersebut sedang memasuki tahap public hearing untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Setelah tahap ini selesai, akan dilakukan penyempurnaan redaksional dan diajukan ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
"Jika tidak ada penambahan pasal, dalam waktu dekat Ranperda ini akan disampaikan ke rapat paripurna," pungkas Manahara.*****
GoogleNews
_copy_625x416.jpg)