PEKANBARU, LIPO - Video dan keluhan warga tentang antrian panjang di Pelabuhan Roro Dumai-Rupat, Kabupaten Bengkalis, kembali viral di media sosial.
Sejumlah pengguna jasa mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan hingga seharian hanya untuk bisa menyeberang.
Tak hanya itu, muncul dugaan dari masyarakat bahwa ada kendaraan tertentu yang bisa lebih cepat masuk ke kapal dibandingkan kendaraan lain yang sudah lebih dulu mengantre. Kondisi ini memicu kekecewaan luas di kalangan pengguna jasa penyeberangan.
Menanggapi situasi tersebut, Anggota DPRD Riau dari daerah pemilihan Bengkalis, Dumai, dan Meranti, Khairul Umam, angkat bicara. Ia mengaku sudah menerima laporan dari warga Rupat terkait masalah ini.
“Di Dumai Rupat yang beberapa hari terakhir ini viral ke luar masyarakat, diduga adanya permainan di sana. Ya, saya beberapa hari yang lalu, malam kemarin, memang saya juga dapat telepon dari kawan-kawan di Rupat tentang masalah ini,” ujar Khairul Umam, Selasa 2 Juni 2026.
Namun, ia mengaku belum melakukan klarifikasi resmi. Ke depan, jika persoalan ini berlanjut, pihaknya berencana memanggil dinas perhubungan sebagai mitra di DPRD Riau.
“Cuma kita kan belum mengklarifikasi. Mungkin nanti kalau bisa, kalau memang ini jadi masalah, kita panggil lagi Dishub, kita duduk bersama. Kalau ada masalah yang sebenarnya, kita tentu tidak ingin kejadian seperti demikian terjadi,” tegasnya.
Politisi PKS ini mendorong agar sistem penyeberangan Dumai-Rupat bisa lebih tertib dan adil, seperti yang diterapkan di pelabuhan Bakauheni–Merak.
Menurutnya, pengaturan layanan penyeberangan termasuk kewenangan provinsi, sehingga perlu kerja sama dengan sejumlah pihak termasuk Dinas Perhubungan serta Pemerintah Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis.
“Sehingga kalau bisa ditertibkan sistem yang lebih adil seperti di Bakauheni, Merak. Karena ini memang kewenangan kita di provinsi. Tidak mungkin tidak bekerja sama dengan Dishub dan juga Dumai dan Bengkalis. Jadi bisa nanti dikoordinasikan hal seperti ini,” jelasnya.
Anggota komisi IV DPRD Riau ini juga memperingatkan bahwa jika dugaan adanya permainan atau praktik penyerobotan antrian terbukti benar, maka harus ditindak tegas.
“Kalau ada permainan, tindak lanjut. Kalau seandainya kejadian betul-betul, kita ingin didisiplinkan. Jangan sampai masyarakat dirugikan,” tegasnya.
Menurut Khairul Umam, persoalan ini seperti bom waktu. Jika masyarakat yang sudah mengalah dan mengantri panjang merasa diperlakukan tidak adil karena ada pihak lain yang menyerobot, maka kemarahan publik bisa meledak kapan saja.
“Siapapun pasti merasa diperlakukan tidak adil,” ujarnya.
Sebagai solusi jangka panjang, ia menyarankan penerapan sistem pemesanan tiket secara online dan sistem antrian berbasis jadwal (booking system). Dengan sistem itu, masyarakat tidak perlu lagi mengantri berjam-jam di pelabuhan karena sudah ada jadwal yang mengatur siapa yang berhak masuk lebih dulu.
“Sistem online, booking, itu kan memang sudah ada aturannya sendiri. Seperti di HP itu juga memang dimasukkan ke suatu tempat. Kalau belum pernah diterapkan di Bengkalis, waktunya sudah ada. Dia yang berhak, siapa yang duluan online. Orang juga tidak harus antri lama-lama kalau belum waktunya. Tapi jangan tanggung-tanggung, harus komprehensif. Kalau memang sistem booking online, ya harus disiapkan semua infrastrukturnya,” pungkasnya.*****
GoogleNews
