Oleh: Edy Natar Nasution (Koordinator GMKR Riau)
Mendirikan partai politik hari ini tampaknya tak lagi membutuhkan keringat ideologi, melainkan kejelian membaca selera pasar modal.
Ditengah kabut ketidakpastian, partai baru bermunculan bak jamur di musim hujan, bukan membawa obor perubahan bagi rakyat, melainkan membawa proposal bisnis ke meja-meja belakang.
Politik kita hari ini tak lagi digerakkan oleh manifesto perjuangan, melainkan remot kontrol para oligarki yang dengan mudah mendikte arah angin kekuasaan.
Strategi awalnya selalu sama: mencari "papan reklame" yang paling memikat mata publik. Nama tokoh yang sedang naik daun dan dicintai rakyat dicatut, dipoles sedemikian rupa lalu dijual ke pasar pemilu demi meraih legalitas hukum dan simpati instan.
Partai-partai ini segera bertransformasi menjadi pelayan setia para cukong yang memiliki modal tanpa batas.
Setidaknya, ada tiga babak sandiwara transaksional yang memperlihatkan bagaimana oligarki menyetir isi kepala para elit partai:
*Pertama. Seni menikam dari belakang:*
Begitu kursi parlemen aman, kesetiaan lama mendadak kadaluarsa. Atas restu jajaran pemodal, elit partai tanpa canggung melompat ke gerbong inkamben demi menjamin dapatnya kursi menteri.
Tokoh populis yang awalnya menjadi "nyawa" partai, dibuang ke tempat sampah sejarah begitu transaksi dengan penguasa telah mendapat kesepakatan.
*Kedua. Lelang stempel partai:*
Ideologi dan kedaulatan partai dengan mudah digadaikan kepada figur manapun yang disodorkan oleh oligarki di bawah meja, kompensasi ratusan milyar rupiah mengalir sebagai biaya sewa "kendaraan politik."
Partai tidak lagi mewakili suara pemilih, melainkan menjadi perpanjangan tangan korporasi yang ingin mengamankan regulasi.
*Ketiga. Bertekuk lutut demi selamat:*
Ketimbang bersikap heroik, membela kepentingan publik, para elit memilih tunduk kepada kenyamanan finansial.
Menerima guyuran dana dari oligarki dianggap jauh lebih bijaksana ketimbang nekat melawan arus kekuasaan yang siap menggunakan instrumen hukum untuk membidik siapa saja yang membangkang dengan pasal-pasal kriminalisasi.
*Rakyat: konsumen akhir yang selalu merugi*
Ketika partai politik berubah fungsi menjadi anak perusahaan oligarki, rakyat otomatis diposisikan sebagai konsumen akhir rantai paling bawah.
Tragisnya, barang yang diproduksi dari pabrik politik ini bukanlah kesejahteraan, melainkan paket kebijakan yang cacat moral.
Undang-undang dibuat bukan untuk melindungi hak warga, melainkan pesanan untuk memuluskan eksploitasi sumber daya dan monopoli bisnis para penyokong dana, suara rakyat yang dibeli murah lima tahun sekali ditukar dengan biaya hidup yang mencekik, jaminan kesehatan yang dipersulit, dan ruang hidup yang digusur atas nama investasi.
Rakyat dipaksa mengkonsumsi pil pahit dari setiap regulasi yang lahir dari perselingkuhan haram antara pemodal dan kekuasaan.
Rakyat diletakkan sebagai pembayar pajak yang setia, namun hak-hak rakyat dikurangi demi melunasi utang budi politik para elit kepada cukong.
*Catatan penutup: menolak menjadi penonton kebangkrutan*
Jika partai politik terus dijalankan dengan logika warung kelontong, dan parlemen bisa disewa layaknya kamar hotel, maka pemilu tidak lebih dari sekedar ritual kosmetik yang mahal.
Kita tidak sedang merayakan demokrasi, kita sedang menonton pelelangan aset negara secara terbuka di depan mata kita sendiri.
Sudah saatnya rakyat berhenti menjadi pemandu sorak sorai dalam sirkus transaksional ini. Menyerahkan mandat kepada partai yang menghamba pada pemodal sama saja dengan menulis surat penyerahan diri untuk dijajah di tanah air sendiri.
Jika kita terus diam dan memaklumi politik dagang sapi ini, jangan terkejut jika suatu hari nanti, negara ini benar-benar dinyatakan bangkrut secara moral, dan kita adalah generasi yang ikut menandatangani akta kematiannya.
Lawan, atau bersiaplah menjadi budak di negeri sendiri.(***)
GoogleNews
