PEKANBARU, LIPO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau mulai membahas rancangan anggaran untuk tahun 2027. Pembahasan ini dilakukan bersama beberapa pihak, seperti Bappeda dan Biro Hukum.
Sekretaris Komisi I DPRD Riau, Amal Fathullah, di ruang rapat, Rabu 9 September 2026 mengatakan, pembahasan anggaran tahun depan masih menggunakan pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, karena ada efisiensi keuangan, tentu ada beberapa perubahan yang cukup signifikan.
"Kami berharap anggaran untuk tahun depan bisa meningkat. DPRD adalah tempat untuk menampung aspirasi masyarakat, dan itu masih terus kami perjuangkan," jelasnya.
Amal juga menyoroti pentingnya pembangunan masyarakat, bukan hanya sekedar membahas persoalan ruang lingkup pemerintahan.
"Harapan kami, pembangunan masyarakat ini bisa terwujud melalui pokok-pokok pikiran (pokir) dewan. Pokir sendiri sudah berjalan sejak 2004," tambahnya.
Ia mencontohkan, di beberapa daerah program seperti ini sudah tidak ada lagi. Namun di Riau, pembangunan masyarakat tetap didorong lewat aspirasi yang disampaikan ke dewan.
"Karena pagu anggaran perangkat daerah KUA-PPAS juga sudah naik jadi Rp10 triliun, kami harap ada ruang menyisipkan program-program masyarakat. Jangan sampai kami sudah bahas hampir dua tahun, tapi realisasi di lapangan masih belum jalan," keluhnya.
Politisi PKS ini menambahkan, untuk tahun 2026, sistem informasi SIPD sudah keluar, tapi hingga kini pelaksanaannya masih tertunda.
"Kami belum bisa memberikan informasi detail. Tapi bayangannya, kami harus terus berjalan bersama pemerintah agar anggaran benar-benar berdampak untuk rakyat," tutupnya.*****
GoogleNews
.jpeg)
