Izin Konsesi Dicabut, PT RAPP Singgung Nasib Pekerja

Izin Konsesi Dicabut, PT RAPP Singgung Nasib Pekerja
Pemasangan Plang Pengumuman di Areal Konsesi RAPP/F: ist

PEKANBARU, LIPO – PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) akhirnya angkat bicara menyusul keputusan Pemerintah Republik Indonesia mencabut izin konsesi kehutanan perusahaan tersebut di Provinsi Riau.

Melalui pernyataan resminya, Jumat (20/11/2026), PT RAPP menyatakan menghormati kewenangan pemerintah. Namun, perusahaan mengaku masih menunggu pemberitahuan resmi beserta penjelasan lebih lanjut terkait keputusan pencabutan izin tersebut.

"Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait," demikian pernyataan resmi Corporate Communications PT RAPP, Pangkalan Kerinci, Riau.

Perusahaan menyebut, saat ini pihaknya masih menunggu pemberitahuan resmi dan akan menyampaikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah menerima penjelasan dari pemerintah.

Di tengah keputusan tersebut, RAPP menegaskan bahwa perhatian utama perusahaan adalah nasib puluhan ribu pekerja dan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada aktivitas operasional perusahaan.

PT RAPP bersama Group APRIL mengklaim mempekerjakan lebih dari 41.000 orang serta melibatkan ratusan pelaku usaha lokal sebagai pemasok barang dan jasa.

Bahkan, berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya, aktivitas perusahaan disebut turut menopang sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Provinsi Riau dan sekitar 300.000 pekerjaan di seluruh Indonesia.

RAPP menyatakan akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, serta mitra usaha lainnya guna mengantisipasi dan meminimalkan potensi gangguan akibat keputusan tersebut.

Perusahaan juga menyoroti besarnya kontribusi ekonomi yang selama ini diberikan terhadap Provinsi Riau.

Selama lebih dari tiga dekade beroperasi, RAPP menyebut Pangkalan Kerinci mengalami perkembangan pesat. Dari sebuah komunitas yang hanya dihuni sekitar 200 orang pada 1993, kawasan tersebut kini berkembang menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan jumlah penduduk sekitar 250.000 jiwa.

RAPP memperkirakan sekitar 20 persen penduduk Pangkalan Kerinci memiliki keterkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan.

Tak hanya itu, perusahaan mengklaim telah memberikan kontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau sepanjang 2016-2025.

Dalam kurun 10 tahun terakhir, RAPP juga mengaku menggelontorkan investasi sebesar Rp970 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten.

Program tersebut antara lain mencakup upaya penurunan angka stunting di 138 desa serta bantuan peralatan kesehatan ibu dan anak untuk 26 puskesmas melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

Di sektor industri, RAPP bersama Group APRIL memproduksi berbagai produk bernilai tambah berbasis serat yang dibudidayakan di Indonesia. Produk tersebut dipasarkan ke lebih dari 100 negara, dengan lebih dari 85 persen hasil produksi diekspor.

Perusahaan menilai aktivitas ekspor tersebut turut memberikan kontribusi terhadap perolehan devisa negara.

RAPP juga menegaskan pengelolaan hutan secara bertanggung jawab merupakan bagian dari prinsip operasional perusahaan. Selain mengelola kawasan tanaman industri, perusahaan mengklaim turut melestarikan hampir 500.000 hektar kawasan hutan.

Salah satu upaya yang disebutkan adalah program restorasi lahan gambut melalui Restorasi Ekosistem Riau (RER), yang diklaim mendukung target Indonesia dalam mencapai FOLU Net Sink 2030.

Sementara itu, melalui Program Desa Bebas Api atau Fire Free Village Programme yang dijalankan sejak 2014, RAPP mengaku telah bekerja sama dengan lebih dari 40 desa. Program tersebut diklaim mampu menekan luas area terdampak kebakaran hingga lebih dari 90 persen di komunitas desa peserta.

Menutup pernyataannya, RAPP menegaskan tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Provinsi Riau, karyawan, masyarakat, dan seluruh mitra usaha.

Perusahaan menyatakan akan terus menyampaikan perkembangan terbaru seiring proses komunikasi dengan pemerintah terkait keputusan pencabutan izin konsesi kehutanan tersebut.*****

 

Ikuti LIPO Online di GoogleNews

#Izin Usaha

Index

Berita Lainnya

Index