PEKANBARU LIPO - Anggota DPRD Riau Dapil Kampar, Abdullah, mendorong semua pihak terkait untuk bekerja sama mencari solusi penanganan banjir yang rutin terjadi setiap tahun di Pelalawan dan Kampar. Menurutnya, banjir dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya pembukaan pintu waduk PLTA Koto Panjang.
"70 ribu rumah di Pelalawan kebanjiran, 50 desa terendam, Jalan Lintas Timur putus, harga gas dan sembako melonjak. Kerugian bisa mencapai triliunan rupiah. Rumah-rumah yang tenggelam, siapa yang akan mengganti?," ujar Abdullah dalam rapat bersama tokoh masyarakat Pelalawan dan perwakilan pemerintah, Senin 5 Mei 2025.
Ia menegaskan, rapat ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi berkoordinasi mencari solusi. "Masyarakat Pelalawan menunjuk tokoh HM Harris sebagai perwakilan berkomunikasi dengan pihak terkait. Kami di DPRD Riau tidak ingin saling menyalahkan, tapi harus ada tindakan. Tidak mungkin dibiarkan terus begini. Dosa kita jika masyarakat terus jadi korban," tegasnya.
Rapat dihadiri perwakilan DPRD Dapil Pelalawan dan Kampar, PLTA Koto Panjang, Balai Wilayah Sungai, serta PLN.
Abdullah menjelaskan beberapa faktor penyebab banjir, diantaranya pertama berkurangnya Daya Serap Air di Hulu. Dimana luas catchment area (daerah tangkapan air) PLTA Koto Panjang sebelumnya 3 juta kubik, kini tinggal 1,6 juta kubik akibat penggundulan hutan.
Kedua, Standard Operating Procedure (SOP) Pembukaan Spillway PLTA yang Kaku, dimana saat ini, pintu air baru dibuka saat ketinggian mencapai level 80, sehingga air yang dilepaskan sangat besar (1 juta kubik dalam 5 hari). Padahal seharusnya bisa dibuka bertahap sejak level 76 untuk mengurangi dampak banjir.
"Anak SD di Pelalawan saja tahu, kalau pintu air dibuka, banjir akan datang. Sekarang sekolah libur, kami prihatin," ujarnya.
Terkait hal ini politisi PKS ini menyarankan dilakukan pertama, reboisasi hulu dengan memulihkan catchment area seluas 3.370 km² yang separuhnya sudah gundul.
Kedua, revisi SOP pembukaan spillway harus disesuaikan dengan kondisi terkini, tidak mengikuti aturan lama. Ketiga melakukan normalisasi Sungai yang penanganan pendangkalan sungai oleh Balai Wilayah Sungai.
"Kita harus keroyokan menyelesaikan ini. Kalau saling menyalahkan, tidak akan selesai," pungkas Abdullah.*****