Pekanbaru, LIPO - Membengkaknya jumlah tenaga honor membuat Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir harus membuat kebijakan tegas. Bahkan, data honorer yang tercatat sebanyak 13.450 orang itu, tersisip orang yang sudah meninggal namun masih saja menerima gaji.
" Kemarin waktu saya pimpin rapat, ada tenaga honor dan ASN yang sudah meninggal namun masih saja meneken amprah gaji," kata Suyatno dalam acara Halal bi Halal masyarakat Rokan Hilir di Pekanbaru, Jumat (6/7/2018).
Namun yang sangat membingungkan dirinya lagi, bagaimana cara tenaga honor tersebut bisa bangkit dalam kubur untuk meneken amprah dan kembali lagi ke kuburannya.
"Ini memang terjadi. Kalau sudah meninggal ya sudahlah janganlah dalam amprah ada tekennya pula," kata Suyatno.
Menurutnya, pemerintah sudah menanggung beban sebesar Rp165 miliar setahun hanya untuk membayar gaji tenaga honor. Artinya, dengan anggaran sebesar itu, tiap tahun pemerintah minus menganggarankan dana proyek ke dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR).
"Tidak pernah dalam sejarah sejak Rohil ini berdiri anggaran di dinas PUPR hanya sebesar Rp50 Miliar, paling sedikit Rp500 miliar," sebutnya.
Bukan hanya menyangkut tenaga honor, Suyatno menyebutkan, beban keuangan pemerintah semakin berat akibat merosotnya besaran APBD dari Rp2,2 Triliun menjadi Rp1,6 Triliun. Termasuk transfer pusat ke Rohil pada triwulan ke 4 hingga kini juga belum terealisasi.(lipo*10)
" Kemarin waktu saya pimpin rapat, ada tenaga honor dan ASN yang sudah meninggal namun masih saja meneken amprah gaji," kata Suyatno dalam acara Halal bi Halal masyarakat Rokan Hilir di Pekanbaru, Jumat (6/7/2018).
Namun yang sangat membingungkan dirinya lagi, bagaimana cara tenaga honor tersebut bisa bangkit dalam kubur untuk meneken amprah dan kembali lagi ke kuburannya.
"Ini memang terjadi. Kalau sudah meninggal ya sudahlah janganlah dalam amprah ada tekennya pula," kata Suyatno.
Menurutnya, pemerintah sudah menanggung beban sebesar Rp165 miliar setahun hanya untuk membayar gaji tenaga honor. Artinya, dengan anggaran sebesar itu, tiap tahun pemerintah minus menganggarankan dana proyek ke dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR).
"Tidak pernah dalam sejarah sejak Rohil ini berdiri anggaran di dinas PUPR hanya sebesar Rp50 Miliar, paling sedikit Rp500 miliar," sebutnya.
Bukan hanya menyangkut tenaga honor, Suyatno menyebutkan, beban keuangan pemerintah semakin berat akibat merosotnya besaran APBD dari Rp2,2 Triliun menjadi Rp1,6 Triliun. Termasuk transfer pusat ke Rohil pada triwulan ke 4 hingga kini juga belum terealisasi.(lipo*10)
GoogleNews
.jpg)
