TEMBILAHAN, LIPO - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Fokus Grup Discussion (FGD) Peningkatan Ekonomi Produktif Pelaku Usaha Perikanan, di aula salah satu hotel di Kota Tembilahan, Senin 22 Juli 2019.
Kegiatan yang diikuti 35 peserta dari 12 kecamatan, yakni Kecamatan Tembilahan, Tembilahan Hulu, Reteh, Tanah Merah, Enok, Concong, Kuala Indragiri (Kuindra), Gaung Anak Serka (GAS), Kemuning, Keritang, Tempuling dan Kempas ini, menghadirkan narasumber Direktur LPMUKP Sekretariat Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia (RI), Agus Suparman, Kasubdit Pulau-Pulau Kecil dan Terluar KKP RI, DR Ahmad Aris, Kepala DKP Inhil, Mukhtar T dan perwakilan Bappeda Inhil, Maskur.
Ketua Panitia Pelaksana dalam laporannya mengatakan, kegiatan tersebut dimaksudkan menjembatani pertemuan antara pelaku usaha perikanan dengan pihak pengambil kebijakan, baik dari KKP maupun dari Bappeda yang kaitannya dengan program dan kegiatan untuk mendukung peningkatan ekonomi produktif pelaku usaha perikanan.
"Tujuan untuk meningkatkan ekonomi produktif pelaku usaha perikanan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, pembudaya ikan, pelaku pengolahan hasil perikanan dan pelaku pemasaran hasil perikanan," ujarnya.
Kepala DKP Inhil, Mukhtar T berharap melalui kegiatan ini ada interaktif antara peserta dan narasumber, untuk mempertanyakan dan memperjelas berbagai hal yang berkaitan dengan upaya peningkatan perekonomian pelaku usaha perikanan.
"Disini, banyak ilmu yang bisa kita dapat, kita bisa berdiskusi dan bersinergi bersama seluruh pihak terkait," katanya.
Lebih lanjut dijelaskan Mukhtar, meskipun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas, namun pihaknya tetap berupaya memperjuangkan kepentingan masyarakat terutama para nelayan yang ada di Negeri Seribu Parit.
"Kita keluar mencari peluang, baik di provinsi, pusat dan bahkan CSR. Ini upaya kita membantu nelayan-nelayan kita," tambahnya.
Apalagi mengingat potensi daerah, khususnya di bidang perairan yang cukup besar, tetapi belum mampu dikelola dengan baik dan maksimal, seperti dengan melakukan pemeliharaan alam, serta menghentikan penggunaan racun dan alat tangkap yang tidak diperbolehkan.
"Kepada masyarakat juga kita ingatkan, menampung dan menjual ikan-ikan yang beracun itu sama juga meracuni masyarakat. Jadi kalau kedapatan, akan kita laporkan ke pihak Kepolisian," tegasnya.
Sementara itu, Kasubdit Pulau-Pulau Kecil dan Terluar KKP RI, DR Ahmad Aris mengungkapkan bahwa potensi perairan Kabupaten Inhil yang cukup besar ini harus digarap, salah satunya melalui sinergi di bidang permodalan.
"Jadi, nelayan-nelayan kita ini, selama ini sudah melakukan aktifitasnya, tapi ada kendala di bidang permodalan. Dan KKP sekarang punya program, namanya bantuan permodalan bagi nelayan, yang nilainya mencapai sekitar Rp 1,3 Triliun," terangnya.
Permodalan tersebut, lanjut Ahmad Aris, bunganya sangat kecil, yaitu hanya 3 persen pertahun dan bisa dicicil selama 5 tahun.
Disamping itu, jaminannya juga lebih mudah, misalnya dengan jaminan tanah menggunakan SKT atau kapal motor yang dimiliki nelayan atau pelaku usaha.
"Jadi lebih dipermudah, supaya nelayan dan pelaku usaha bisa mempunyai modal di dalam melakukan aktifitasnya, sehingga bisa mengembangkan usaha mereka," imbuhnya.(lipo*7)
GoogleNews
.jpeg)
