LIPO - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) tidak mengagendakan rapat atau musyawarah membahas permintaan Made Ali kepada LAMR agar mengusir Kapolda Riau dari Bumi Lancang Kuning ini.
Permintaan Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) itu sehubungan dengan tindakan jajaran Polda Riau yang dianggap represif dalam menangani unjuk rasa berbagai komponen masyarakat dan mahasiswa, Kamis (8 Oktober 2020) lalu.
Hal tersebut dinyatakan bersama oleh Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat LAMR Datuk Seri H. Al Azhar dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAMR Datuk Seri Syahril Abubakar menjawab pertanyaan berbagai pihak tentang sikap LAMR menanggapi permintaan Koordinator Jikalahari yang disampaikan baik melalui tulisan di media sosial, media massa maupun secara lisan sewaktu datang berkunjung ke Balai Adat Melayu Riau, Jumat (9/10/2020).
"Kita belum mengagendakan, dan rasanya tidak akan mengagendakan pembahasannya," tegas Datuk Al Azhar.
Menurut beliau, dalam mengambil keputusan, LAMR berpedoman pada alur, patut, dan layak. Permintaan Made Ali tersebut, menurut beliau tidak sesuai dengan alur, sebagai pertimbangan dasar mengambil keputusan adat, lebih-lebih keputusan yang bermuatan sanksi.
"Kapolda Riau itu pejabat negara, menjalankan tugas negara yang dibebankan kepadanya. Tidak pada alurnya, atau bukan kewenangan LAMR menjatuhkan sanksi kepada seseorang atas tindakannya dalam menjalankan tugas resmi negara," tegas beliau.
"Oleh karena itu apabila ada pihak yang menganggap seorang pejabat negara ketika melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan prosedur, atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI, maka seharusnya permintaan pemberian sanksi itu ditujukan kepada yang berwenang untuk itu, sesuai dengan hukum atau peraturan negara yang mengatur hal tersebut," jelasnya lagi.
Prihatin
Sikap LAMR sendiri terhadap UU Cipta Kerja yang mendapat sorotan dari banyak pihak masih dirumuskan, karena sampai hari ini LAMR belum memperoleh dokumen sahihnya, untuk dipelajari secara mendalam.
"Yang jelas, LAMR tidak mau kepentingan masyarakat terabaikan, terutama yang menyangkut kedaulatan masyarakat adat, nasib pekerja, dan pendidikan," kata Datuk Seri Syahril Abubakar.
Sementara yang berkaitan dengan kerusuhan yang terjadi dalam unjuk rasa berbagai komponen masyarakat di Provinsi Riau yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020, Datuk Seri H. Al Azhar dan Datuk Seri Syahril Abubakar sama-sama menyatakan keprihatinan yang mendalam.
Menurut keduanya, pro-kontra terhadap pengesahan UU Cipta Kerja tersebut sangat dipahami. Unjuk rasa sebagai ekspresi pro maupun kontra itu pun sah serta sudah menjadi instrumen perjuangan di alam demokrasi.
Namun, keduanya sepakat, unjuk rasa tak perlu anarkis, sebab anarkhi akan selalu berhadapan dengan kontra-anarkhi. Kalau sudah begitu, substansi yang diperjuangkan melalui unjuk rasa itu pun dengan mudah bergeser ke hal-hal lain, di samping mencederai adab dan adat Melayu yang menjadi teras budaya negeri ini.
"Kita sepakat, Riau ini negeri Melayu. Ke-Melayu-an sejati negeri ini ditunjukkan oleh keseharian kita sebagai warga negeri ini, baik ketika kita bersendiri, ketika bersama keluarga, maupun ketika kita berada di ruang umum," pungkas Al azhar. (*1/rls)
GoogleNews
