Senin, 1 Maret 2021
Follow:
 
DPRD Riau Gelar Paripurna Pengesahan Perda Penyelenggaraan Kesehatan

elpi | Advertorial
Selasa, 03/11/2020 | 22:10:10 WIB
Paripurna Pengesahan Perda Penyelenggaraan Kesehatan/IST
TERKAIT:
 
 
PEKANBARU, LIPO - Akhirnya di tengah kebutuhan pandemi Covid-19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mengesahkan Perda Penyelenggaraan Kesehatan. Perda ini diharapkan menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan kesehatan, apalagi di tengah pandemi covid-19 ini.

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna pembacaan laporan panitia khusus (Pansus) perubahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Nomor 21/2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, sekaligus persetujuan dewan dan pendapat akhir kepala daerah, Senin (2/11/2020) di ruang rapat paripurna DPRD Riau.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau. Hadir Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution serta seluruh ketua fraksi di DPRD Riau.

Hardianto menerangkan, rapat yang digelar telah memenuhi standar protokol kesehatan. Di mana jumlah peserta rapat yang hadir dibatasi guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. Sedangkan untuk peserta lainnya, seperti kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan anggota DPRD Riau lainnya mengikuti jalannya rapat melalui mekanisme virtual atau dalam jaringan (daring).

Politisi Gerindra Riau ini menjelakan, berdasarkan laporan laporan DPRD Riau dari jumlah 59 anggota dewan, yang telah hadir secara fisik maupun mengikuti secara virtual berjumlah 40 orang.

"Sehingga korum rapat paripurna terpenuhi dan dapat diaksanakan," tegas Hardianto.

Kemudian,  Wakil Ketua Pansus Arnita Sari melakukan penyampaian poin-poin hasil kerja pansus. Selanjutnya, Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution yang mewakili Gubernur Riau memberikan tanggapan akhir atas disahkannya perubahan Perda Nomor 21/2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Provinsi Riau tersebut.

Setelah mendengar pemaparan wakil ketua pansus, pimpinan sidang Hardianto menyampaikan berdasarkan UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni pasal 38 ayat 2 menjelaskan dalam keadaan tertentu DPRD provinsi atau gubernur dapat mengajukan rancangan peraturan daerah (ranperda) di luar prolegda provinsi. Pada revisi Perda Nomor 21/2018 tentang Penyelenggaran Kesehatan ini merupakan usulan pemerintah.

Perda tersebut dikatakan dia merupakan kebutuhan masyarakat di Provinsi Riau atas musibah wabah virus corona atau Covid-19 yang dihadapai masyarakat setiap hari semakin meningkat. Ia menjelaskan bahwa sehubungan telah disetujuinya ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 21/2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, maka atas nama pimpinan dan anggota dewan mengucapkan terima kasih kepada anggota pansus.

Wakil Gubernur Riau Edy Nasution berharap dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21/2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan menjadi Perda, nantinya dapat untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

Wagubri menyatakan, dengan ditetapkannya raperda menjadi perda diharapkan mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap upaya-upaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan yang dapat digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan.

"Corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat atau public her emergency of international consent. Di mana tingginya risiko penyebaran di Indonesia, termasuk di Provinsi Riau terkait dengan mobilitas penduduk memerlukan upaya penanggulangan terhadap penyakit menular tersebut," papar Edy

Menurut Wagubri, ada tiga upaya penanggulangan terhadap Covid-19 tersebut. Pertama, dengan penguatan promotif dan prepentif yang terus menerus dengan mematuhi protokol kesehatan berupa 4 M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Serta peran pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam pelaksanaan 3 T yaitu tracing, testing, dan treatment secara masif.

Kedua, kata Wagubri, untuk memperkuat perandperan perlibatan tokoh agama serta tokoh masyarakat dalam menjelaskan pentingnya semua kontak erat. Perlu diperiksa test PCR/swab serta mau menjalani pengobatan sesuai standar yang telah ditentukan.

"Ketiga, penguatan regulasi dengan penerapan sanksi administratif dan sanksi pidana," tandas Edy.(Advertorial)




Berita Lainnya :
 
  • Sebut Investasi Tak Jelas, PKB Tegas Tolak Legalisasi Miras
  • Indroyanto Seno Adji: Kerumunan di Maumere tidak Ada Peristiwa Pidana
  • KPK Panggil 8 Saksi Swasta untuk Komisaris PT ANN Terkait Proyek Jalan Lingkar Barat Duri
  • Warga Adukan PDAM di Siak Terkait Dugaan Limbah Cemari Kebun Kelapa Sawit
  • Sekda Ngaku Belum dapat Kabar, JPN Sebut Belum Ada Pemutusan Kontrak PT Datama
  • Sekda Arfan Usman Ikuti HUT Damkar ke 102 tahun, Tingkat Nasional
  • Patroli Bhabinkamtibmas & MPA Temukan Gumpalan Asap
  • Dukungan KLHK Untuk Operasi Udara Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau
  • 32 Honorer Terima SK P3K dari Bupati Siak, Ini Pesan Alfedri
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2021 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index