NEW YORK, LIPO - Pakar di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta ekstremis sayap kanan Israel menghentikan aksi main hakim sendiri terhadap minoritas Palestina. Pelapor Khusus PBB dalam Isu Minoritas Fernand de Varennes mengatakan, terkadang laporan menyebutkan serangan-serangan itu didukung pasukan keamanan Israel.
Ia meminta Israel untuk melindungi semua warganya tanpa diskriminasi. "Laporan kekerasan ekstrem sayap kanan dan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh aparat penegak hukum telah menyebabkan beberapa kasus kekerasan terburuk terhadap warga Palestina di Israel," kata de Varennes yang dikutip Anadolu Agency, Rabu (2/6).
Ia mengatakan, warga Palestina di Israel termasuk Arab Badui kerap mengalami diskriminasi di banyak daerah. Ada sekitar 1,5 juta orang keturunan Arab atau sekitar 20 persen dari total populasi Israel.
"Serangan-serangan ini telah dibagikan di media sosial dan platform semacam itu tampaknya telah digunakan oleh kelompok sayap kanan ekstrem untuk mengadvokasi kebencian yang merupakan hasutan untuk melakukan kekerasan yang kebal hukum. Mereka mengumpulkan orang-orang untuk membawa senjata dan menyerang warga Palestina,†kata de Varennes.
De Varennes mengatakan, pengecualian dan diskriminasi telah terjadi selama beberapa dekade. Salah satunya termasuk pemisahan antara warga Arab dan Yahudi.
Mereka juga dinilai tidak mendapatkan perlakuan yang sama termasuk pemenuhan hak-hak sebagai warga. Hal ini telah berdampak besar pada minoritas Palestina.
De Varennes mengatakan, tidak ada perlindungan dan tempat berlindung dari serangan bom di desa-desa Badui di Naqab. Hal ini telah meningkatkan ketidakamanan minoritas Badui. “Mengingat urgensi situasi tersebut, saya menyerukan kepada Pemerintah Israel untuk secara tegas mengecam semua tindakan kekerasan, kebencian, dan diskriminasi terhadap warga Palestina Israel,†kata de Varennes.
Laman Middle East Monitor menuliskan, de Varennes juga meminta pihak berwenang Israel harus memastikan agar semua warga menghentikan serangan. Semua orang juga harus dilindungi sepenuhnya dan dengan setara tanpa diskriminasi. De Varennes mengatakan, kegagalan polisi melindungi semua warga tanpa diskriminasi harus diselidiki.
Pernyataannya ini didukung Pelapor Khusus PBB dalam Isu Hak Berkumpul dengan Damai, Clement Nyaletsossi Voule. Dukungan juga datang dari Pelapor Khusus PBB dalam Isu Hak Asasi Manusia di Wilayah Palestina, Michael Lynk.
Penghancuran rumah
Dalam perkembangan berbeda, Israel dilaporkan telah mengeluarkan perintah untuk menghancurkan 10 rumah warga Palestina di Desa Ni'lin dan Deir Qaddis yang terletak di barat Tepi Barat, kota Ramallah. Namun, menurut pejabat Palestina setempat, pemilik rumah memiliki izin membangun dari Otoritas Palestina.
Laman Middle East Monitor melaporkan, kepala dewan Desa Ni'lin Emad Khawaj mengatakan kepada kantor berita Wafa, izin mendirikan bangunan itu dikeluarkan yurisdiksi sipil Otoritas Palestina. Tetapi Israel mengeklaim rumah-rumah itu dibangun terlalu dekat dengan pagar yang memisahkan tanah Palestina dengan permukiman ilegal Israel yang dibangun di daerah pendudukan.
Sementara itu, pasukan pendudukan Israel merobohkan empat tenda termasuk dua struktur bangunan tinggal di Desa Masafer Yatta di selatan Tepi Barat. Juru bicara Wall and Settlements Resistance Commission, Rateb Jabour mengatakan, tindakan itu memaksa 15 warga Palestina kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian mereka.
Jabour mencatat, Israel menyita tenda-tenda dan menegaskan desa itu dekat dengan permukiman ilegal Beni Heger. Pemukim ilegal berniat memperluas permukiman tersebut dengan mengorbankan desa-desa Palestina setelah mengusir warganya.(lipo*3/rol)
GoogleNews
.jpeg)
