Minggu, 3 Juli 2022
Follow:
 
Tidak Ngantor, Ketua DPRD Kuansing Resmi Surati Ketua DPP Lima Partai Koalisi 'Sanjay'

Elfi | Politik
Kamis, 23/06/2022 | 16:42:31 WIB
Dr Adam SH MH /LIPO
TERKAIT:
   
 
KUANSING, LIPO - Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi Dr Adam SH MH telah melayangkan surat kepada Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sejumlah partai agar memberikan teguran tertulis kepada anggota DPRD Kuansing yang tidak "ngantor".

"Kita dukung permohonan Riksus (pemeriksaan khusus,red) ke Inspektorat terhadap tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kuansing tahun 2022," kata Ketua DPRD Kuansing Adam kepada wartawan, Kamis (23/6).

"Kita minta DPP memberikan teguran tertulis kepada anggota partainya yang tidak melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai anggota DPRD," ujarnya lagi.

Surat dengan Nomor : 170/DPRD-KS/PP/36 yang ditandatangani Ketua DPRD Kuansing Dr Adam SH MH tersebut ditujukan kepada lima partai. Diantaranya, Partai Amanat Nasional, Partai PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gerindra dan Partai Hanura.

Permohonan teguran tertulis itu kata Adam, karena anggota DPRD dari lima partai tersebut sejak 1 April lalu mangkir kantor dan tidak mengikuti rapat perihal nota penolakan AKD (alat kelengkapan dewan).

Diantaranya, Surat Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor: 03/FPAN.DPRD-KS/IV/2022 tanggal 1 April 2022 perihal Nota Penolakan AKD; Surat Ketua Fraksi PDI Perjuangan Nomor: 008/ND/FPDIP/2022 tanggal 4 April 2022 perihal Penolakan Hasil Paripurna AKD; Surat Ketua Fraksi Demokrat Nomor: 04/F.PD.DPRD.KS/IV/2022 tanggal 2 April 2022 perihal Nota Penolakan AKD; Surat Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Raya Nomor: 005/F.GERINDRA-DPRD/KS/IV/2022 tanggal 1 April 2022 perihal Nota Penolakan AKD; Surat Sekretaris Fraksi PKS-Hanura Nomor: 03/F-PKSHANURA.DPRD-KS/IV/2022 tanggal 1 April 2022 perihal Nota Penolakan AKD.

"Bahkan secara tertulis mereka menyatakan tidak akan mengikuti segala bentuk persidangan di DPRD Kuansing," katanya.

Adam mengatakan, mangkirnya sejumlah anggota dewan dari lima fraksi tersebut telah melanggar sumpah atau janji sebagai anggota DPRD Kuansing sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 157. 

Untuk itu kata Adam, pihaknya memohon kiranya pimpinan pusat partai untuk memberikan teguran tertulis kepada anggota partai yang tidak melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai anggota DPRD. 

"Saya berharap pimpinan partai di Jakarta segera meresponnya. Karena ini demi keberlangsungan pembangunan di Kuansing kedepan," tutupnya. (*3) 



Berita Lainnya :
 
  • Ratusan Anak Riau Lulus Masuk Bintara Polri, 11 Calon Taruna Akpol Masih Harus Berkompetisi di Semarang
  • Kejuaraan Menembak Jaksa Agung Berjalan Sukses, Ini Juaranya
  • Bikin Ibu-ibu Berteriak, Harga Cabai di Pekanbaru Riau Masih Bertahan di Harga Rp140 Ribu Per Kilo
  • Dituding Lari dari Tanggungjawab, Plt Bupati Kuansing: Guru PPPK Jangan Dipolitisasi
  • Lowongan CPNS 2022 Segera Dibuka, Mahfud: Diprioritaskan untuk Guru
  • Oknum Pejabat Diduga Babat Hutan Lindung, Gubri Minta Diusut Tuntas
  • Hadiri GSSB di Masjid Raya Arrahman, Wagubri : Pemimpin Akan Bertanggungjawab Atas Kepemimpinannya
  • Ikuti PeSONas Tahun 2022, Kadispora Riau Resmi Lepas 157 Kontingen SOIna
  • DPRD Riau Kawal Peralihan Guru Honorer ke PPPK
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2021 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index