_copy_800x450.jpg)
PEKANBARU, LIPO - Ribuan mahasiswa padati areal Rektorat Universitas Riau (UNRI) pada Selasa (14/05/2024).
Dengan mengenakan jaket almamater berwarna biru berlambang UNRI, aksi ini buntut atas kenaikan Uang Kuliah tunggal (UKT) kian tinggi dan hadirnya Iuran Pengembangan Institusi atau IPI di kampus biru langit ini.
Aksi massa berasal dari sepuluh fakultas yang ada di UNRI. Tak terkecuali yang berada di Gobah. Tulisan tulisan di spanduk pun jadi pelengkap aksi tersebut. “Sarjana hanya untuk kaum elite” “Kampus biru langit ukt selangit” “Education not for sale” begitulah beberapa tulisan yang dituangkan aksi massa di berbagai media. Mulai karton hingga spanduk.
Aksi telah berkumpul mulai pukul 10.43 WIB. Setelah mengumpulkan berbagai massa dari fakultas, areal Rektorat UNRI pun telah dipadati.
Secara bergantian, setiap gubernur mahasiswa UNRI menyampaikan orasinya. Tuntutannya sama, agar UKT dan IPI tak diberlakukan di UNRI. Alasannya, hal ini dapat memberatkan mahasiswa baru yang mendaftar ke UNRI.
Dengan bawakan tema “Desakan Serbu Rektorat” massa mengharapkan kehadiran pimpinan UNRI. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Secara bergantian pimpinan UNRI mendatangi ribuan mahasiswa itu.
Pada mulanya, beberapa wakil rektor menghampiri massa. Pun Rektor UNRI Sri Indarti masih belum melihatkan batang hidungnya. Melihat beberapa pimpinan telah hadir. Presiden Mahasiswa UNRI Muhammad Ravi pun mengambil tempat.
Kali ini Ravi lakukan orasi. Dirinya menyampaikan lima tuntutan yang sama-sama disetujui oleh perwakilan pimpinan mahasiswa di fakultas masing-masing. Tuntutannya berupa
Pencabutan Keputusan UKT Tahun 2024
Mahasiswa mendesak Rektor Universitas Riau untuk mencabut keputusan mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT) tahun 2024 dan mengembalikan aturan tersebut kepada peraturan sebelumnya.
Kebijakan UKT baru dinilai memberatkan mahasiswa dan tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi sebagian besar keluarga mahasiswa.
Jaminan Kebebasan Berpendapat
Para demonstran menuntut Rektor Universitas Riau untuk menjamin kebebasan berpendapat di lingkungan kampus. Mahasiswa merasa bahwa suara mereka sering kali dibungkam dan tidak diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi.
Pencabutan Kebijakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI)
Kebijakan terkait penerapan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) juga menjadi sorotan. Mahasiswa menuntut agar kebijakan tersebut dicabut karena dianggap tidak transparan dan membebani mahasiswa.
Transparansi dalam Penentuan Nominal UKT dan IPI
Mahasiswa menuntut transparansi dalam proses penentuan nominal UKT dan IPI. Mereka menekankan pentingnya keterbukaan informasi agar mahasiswa dapat memahami dasar penetapan biaya pendidikan tersebut.
Perbaikan Sistem Digital UKT
Aliansi mahasiswa juga menyoroti masalah teknis dalam sistem digital penerapan UKT di website pendaftaran ulang mahasiswa baru. Mereka mendesak agar sistem tersebut segera diperbaiki demi kelancaran proses pendaftaran ulang.(***)
GoogleNews
