PEKANBARU, LIPO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempertanyakan defisit anggaran APBD 2025 yang kabarnya mencapai Rp2, 21 triliun.
OPD yang dipanggil antara lain Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, menjelaskan bahwa pemanggilan ini dilakukan untuk memperjelas isu defisit anggaran yang awalnya disepakati sebesar Rp570 miliar, namun kini beredar informasi bahwa defisit mencapai Rp2,21 triliun. Bahkan, berdasarkan pembahasan dengan OPD, angka tersebut diprediksi akan bertambah.
"Hari ini Kami memanggil OPD untuk memastikan data defisit anggaran APBD 2025. Awalnya, dalam pembahasan APBD 2025, defisit hanya Rp570 miliar. Namun, kini angkanya melonjak menjadi Rp2,21 triliun," ujar Parisman, Jumat 14 Februari 2025.
Menurut Parisman, data defisit Rp2,21 triliun tersebut diperoleh dari luar eksekutif, bukan melalui konsultasi antara eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, DPRD Riau meminta kejelasan mengenai sumber data defisit tersebut.
Sementara itu, Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, menyayangkan data tambahan defisit yang datanya diperoleh dari luar eksekutif, padahal APBD 2025 telah disahkan. Ia menegaskan, bahwa dinamika pembahasan APBD memang sering mengalami penyesuaian, namun asumsi pendapatan harus mendekati target yang telah ditetapkan.
"Setelah pengesahan APBD, muncul laporan adanya penambahan tunda bayar. Kami pun memanggil OPD untuk mempertanyakan sumber penambahan defisit ini," kata Kaderismanto.
Ia menambahkan, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, defisit yang semula dilaporkan sebesar Rp2,21 triliun ternyata telah meningkat menjadi Rp2,4 triliun. Bahkan, data yang disampaikan oleh masing-masing OPD juga berbeda-beda. Oleh karena itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau akan kembali mengundang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD pada Senin 17 Februari 2025 untuk mengkroscek data tunda bayar dan memastikan keakuratan angka defisit.
"Kami perlu memastikan berapa sisa APBD 2025 apakah hanya untuk membayar Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan gaji pegawai saja, dan apakah masih ada anggaran untuk rakyat ," ujarnya.
Kaderismanto juga menyoroti kondisi keuangan Riau yang akan dipengaruhi oleh pelantikan Gubernur Riau terpilih pada 20 Februari 2025. Ia menegaskan, bahwa DPRD akan mengawal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baru, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan APBD perubahan.
"Kami meminta masyarakat dan Gubernur terpilih untuk tidak terlalu berharap banyak pada APBD 2025, karena kondisi keuangan Riau saat ini sangat minim. Defisit yang besar ini akan membatasi ruang gerak pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan," imbuh Parisman.
Parisman menambahkan, defisit yang mencapai Rp2,21 triliun telah mengurangi total anggaran APBD dari Rp9,2 triliun menjadi sekitar Rp7 triliun. Sementara itu, belanja rutin untuk gaji pegawai mencapai Rp6 triliun.
"Saya menghimbau masyarakat Riau untuk memaklumi kondisi ini. Gubernur terpilih akan menjabat dalam kondisi keuangan yang hancur-hancuran seperti ini," pungkasnya.*****
GoogleNews
