PEKANBARU, LIPO - Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, mengungkapkan bahwa defisit besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan penambahan hutang tanpa melaporkannya ke DPRD Riau.
Hal ini terungkap dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah (TAP), dimana ditemukan adanya hutang tunda bayar yang tidak dilaporkan.
"Padahal APBD Riau sudah disahkan, tapi ternyata ada OPD yang melakukan hutang tanpa melaporkannya ke DPRD Riau," ujar Parisman belum lama ini.
Dalam APBD 2025, awalnya disepakati bahwa tunda bayar hanya sebesar Rp 570 miliar. Namun, Kepala BPKAD melaporkan adanya hutang tunda bayar sebesar Rp915 miliar.
"Ada penambahan hutang tanpa melaporkannya kepada kami. Kami mendapatkan data dan ternyata benar," tambahnya.
Parisman juga menyoroti Dinas PUPR yang, setelah disahkannya APBD, masih melakukan belanja sebesar Rp12 miliar.
"Ini baru satu OPD. Perbaikan jalan dalam kota dan jembatan di Bangkinang hanya membutuhkan waktu dua bulan kerja. Padahal, APBD sudah disahkan pada November. Kok bisa?" tanyanya.
Disebutkan Parisman, sebelumnya dirinya pernah mengatakan total defisit APBD Riau mencapai Rp1,3 triliun. Akan tetapi, ada pula pihak yang menyatakan tidak ada defisit.
"Saya sudah sampaikan, tapi diabaikan. Buktinya sekarang defisit mencapai Rp2,21 triliun," tegas Parisman.
Ia pun meminta masyarakat untuk tidak terlalu berharap banyak pada visi dan misi gubernur terpilih, mengingat kondisi keuangan daerah tahun ini yang minim.
"Kita harus memaklumi jika visi dan misi tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya tahun ini karena kondisi keuangan yang terbatas," pungkasnya.*****
GoogleNews
