PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau perlu mengambil langkah strategis untuk mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satunya dengan mendorong perputaran uang lebih lama di daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau (UIR), Prof. Dr. H. Detri Karya, usai rapat pembahasan banjir bersama DPRD Riau, Senin 5 Mei 2025.
Menurutnya, pendapatan normal cenderung stagnan atau bahkan berkurang, sehingga diperlukan terobosan.
"Pertama, perusahaan-perusahaan harus kembali beroperasi di Riau. Kedua, kendaraan yang digunakan untuk usaha wajib menggunakan plat nomor Riau karena itu berkontribusi pada PAD," jelasnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memaksimalkan potensi lokal, termasuk sektor pariwisata. "Kita lihat setiap liburan, banyak orang pergi ke Sumatera Barat atau Sumatera Utara. Padahal, Riau punya potensi yang bisa dikembangkan, meski kecil. Jika dikelola dengan baik, perputaran uang di dalam daerah bisa terjaga," ujarnya.
Detri juga menyoroti perlunya pengolahan produk hilir sawit di dalam negeri.
"Jangan sampai PT Wilmar membayar pajak ke Singapura. Pemprov harus memperkuat pendapatan dari sawit dan Dana Alokasi Khusus (DAK)," tegasnya.*****
GoogleNews
.jpeg)
