PEKANBARU, LIPO - Gubernur Riau, Abdul Wahid, meminta perusahaan Sanel untuk ditutup sementara hingga ada kejelasan hukum dari kepolisian. Permintaan ini terkait polemik dugaan penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan tersebut.
"Kami serahkan laporan ke Polda dan Disnaker Kota untuk ditindaklanjuti. Tidak ada kelaziman menahan ijazah karyawan, apalagi sampai tidak kooperatif dalam penyelesaian masalah," ujar Wahid, Rabu 14 Mei 2025.
Gubernur menilai tindakan Sanel lebih memilih ke luar negeri daripada melakukan pertemuan untuk menjalani mediasi. Sikap ini dinilai tidak mau bekerja sama dan menghindar untuk mediasi.
"Saya minta izin usaha perusahaan ini dicek, kalau perlu disegel. Kasus ini sudah masuk ranah hukum dan sedang ditangani Polda," tegasnya.
Wahid mengaku kedatangan ke kantor Sanel hari ini sebagai perwakilan pemerintah untuk memediasi pengembalian ijazah. Namun, janji pemilik perusahaan ternyata tidak ditepati.
"Dia malah pergi ke Kuala Lumpur. Jika ada yang ditutupi, biar kepolisian yang menyelidiki," ucapnya.
Ia juga meminta Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, segera mengecek izin operasional perusahaan tersebut.
"Praktik menahan ijazah tidak boleh terjadi lagi. Rakyat harus merasa aman bekerja, pengusaha berbisnis dengan baik, dan pemerintah menjalankan regulasi," jelasnya.
Kombes Pol. Ade Kuncoro Ridwan, perwakilan Diskriminasi Polda Riau yang hadir dalam sidak itu, menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil alih penyidikan kasus ini.
"Kami sudah terima pengaduan dan fokus pada masalah penahanan ijazah. Jika ada pelanggaran lain seperti gaji di bawah UMK, kami akan selidiki juga," katanya.
Hari ini tambahnya beberapa staf Sanel diperiksa untuk dimintai keterangan. Pemilik perusahaan juga akan dipanggil untuk pemeriksaan lebih lanjut.*****
GoogleNews
