PEKANBARU, LIPO - Anggota DPRD Riau dari Fraksi PKS, Abdullah, meminta Pemerintah Provinsi Riau serta Pemerintah Kabupaten Pelalawan segera mengambil langkah konkrit untuk mencegah potensi terjadinya konflik di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Menurutnya, upaya ini perlu dilakukan di luar mekanisme yang saat ini dijalankan oleh Satuan Tugas Penanganan Kejahatan Kehutanan (Satgas PKH) pemerintah pusat.
"Memang Satgas PKH sudah memiliki langkah-langkahnya. Tapi di luar itu, kita minta Pemprov Riau serta Pemkab Pelalawan turut ambil peran. Tentu harus disesuaikan dengan kebijakan Satgas dan kondisi di lapangan," ujarnya, Rabu 25 Juni 2025.
Kemudian Ia juga menyoroti terkait persoalan di TNTN yang berpotensi menjadi konflik berkepanjangan, bahkan setelah Satgas PKH menyelesaikan tugasnya. Menurutnya, penyelesaian oleh Satgas tidak serta merta mengakhiri persoalan yang kompleks di lapangan.
"Satgas PKH bertugas sesuai kebijakan pusat. Metode yang dipakai mungkin sama dengan penanganan kawasan hutan negara lainnya. Namun setiap daerah punya karakteristik sosial dan kultural yang berbeda. Bila pendekatan tidak disesuaikan, dikhawatirkan konflik akan tetap berlangsung setelah Satgas selesai," tambahnya.
Karena itu, Ketua DPD PKS Pelalawan ini mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan terhadap potensi konflik serta merancang strategi mitigasi yang tepat. Ia menegaskan pentingnya langkah pencegahan agar proses penegakan hukum tidak justru meninggalkan dampak sosial yang merugikan masyarakat.
"Langkah Satgas sudah tepat, tapi jangan sampai seperti pepatah 'arang habis besi binasa'. Penegakan hukum tuntas, tetapi persoalan sosial ekonomi masyarakat tidak terselesaikan," pungkas anggota DPRD Riau dapil Siak-Pelalawan ini.(ADV)
GoogleNews
_copy_625x416.jpg)