PEKANBARU, LIPO - DPRD Provinsi Riau telah menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Ranperda ini diharapkan menjadi solusi masalah kerusakan dini yang sering terjadi pada jalan provinsi.
Anggota DPRD Provinsi Riau, Zulhendri, menyatakan, bahwa selain pengesahan APBD-P 2025 dan APBD Murni 2026, pihaknya mendorong agar Ranperda Perhubungan dapat disahkan pada tahun 2025.
"Kami telah membahasnya di Badan Musyawarah (Banmus) bahwa Ranperda Penyelenggaraan Perhubungan ini juga mendesak untuk mencegah kerusakan jalan provinsi. Ranperda ini sudah dalam tahap finalisasi dan ditargetkan disahkan tahun ini," ujarnya pada Jumat, 12 September 2025.
Zulhendri menjelaskan, ada sejumlah poin dalam Ranperda tersebut yang mengatur kapasitas muatan truk sesuai dengan daya dukung jalan.
"Pelaku swasta yang melintas wajib mengangkut muatan sesuai ketahanan jalan, misalnya 20 ton atau sesuai standar yang ditetapkan," jelasnya.
Untuk menerapkan aturan ini katanya, setiap jalan provinsi rencananya akan dilengkapi dengan portal pembatas. Tujuannya adalah untuk mencegah truk dengan muatan over dimension overload (ODOL) beroperasi.
Selain itu, Ranperda juga mengatur kontribusi swasta dalam pembangunan atau perawatan jalan provinsi yang digunakan untuk kepentingan kegiatan usaha. Sistem kontribusi dapat dilakukan melalui kerja sama antar-swasta untuk membangun jalan yang akan digunakan atau memperbaiki jalan daerah yang rusak akibat aktivitas swasta.
"Mereka dapat ikut serta membangun jalan provinsi yang akan dimanfaatkan. Misalnya, jika pemerintah hanya mampu membangun jalan berkapasitas 20 ton, pihak swasta dapat membantu meningkatkan kapasitas jalan tersebut," terang Zulhendri.
Dijelaskannya, beberapa ketentuan tersebut merupakan opsi yang dapat dipilih perusahaan swasta untuk meminimalisir kerusakan jalan provinsi. Di samping itu, DPRD Riau juga tengah menyusun regulasi terkait pembuatan jalur kereta api dan jalur sungai.*****
GoogleNews
