PEKANBARU, LIPO - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Provinsi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Riau menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kericuhan yang terjadi dalam Muktamar X Pemilihan Ketua Umum (Ketum) partai.
Mereka menegaskan bahwa kericuhan tersebut bukan tanpa sebab, melainkan dipicu oleh kesalahan oknum pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam beberapa tahun terakhir, termasuk Pelaksana Tugas (Plt) ketua PPP, Mardiono.
Permintaan maaf itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua OKK DPW PPP Riau, Husaimi Hamidi, Selasa 30 September 2025.
Dia menyebut sejumlah contoh perilaku oknum DPP yang menjadi akar masalah, seperti pelaksanaan Mukerwil (musyawarah kerja wilayah luar) tanpa alasan jelas di Riau, konflik formatur di Kepulauan Riau (Kepri), serta kasus di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang meskipun telah dimenangkan di Mahkamah Agung (MA), tidak dipedulikan oleh oknum pengurus DPP. Menurut penuturannya, kericuhan sudah terlihat sejak acara pembukaan.
"Peserta bukan berkelahi, tetapi menyuarakan tuntutan agar Plt Ketua Umum Mardiono mundur dari pencalonan. Seandainya saya yang mendampingi, saya akan menyarankan beliau untuk tidak maju lagi. Namun, lingkaran dalamnya justru mendorongnya untuk tetap maju," ujar Husaimi.
Keributan memuncak lanjutnya pada saat pleno pertama, ketika pembacaan tata tertib (tatib) oleh Wakil Ketua Umum PPP Amil Uskara berlangsung.
"Instruksi dari peserta tidak dihiraukan, dan itulah pemicu awal keributan karena mereka ingin melegalkan. Di tengah situasi itu, tiba-tiba Mardiono sudah mengklaim terpilih secara aklamasi. Ini adalah cara kelompok di sekitarnya yang suka membohongi dan akhirnya terbawa ke forum muktamar," tegas Husaimi.
Dia menambahkan, kelompok tersebut akhirnya "lari terbirit-birit" karena menyamakan level politik nasional dengan politik di daerahnya. Husaimi, mewakili kader dan masyarakat Riau, kembali memohon maaf atas kegaduhan yang memicu hujatan terhadap partai Islam tersebut di media sosial.
"Tujuan kami melawan karena kepengurusan saat ini dinilai tidak baik. Jika tidak dilawan, PPP bisa hancur. Kami ingin mengembalikan kejayaan PPP dengan cara menolak kepemimpinan yang buruk," jelasnya.
Namun, mantan anggota DPRD Riau dua periode ini mengapresiasi bahwa 75 persen kader PPP se-Indonesia diklaim kembali ke "jalan yang benar". Lebih dari 500 suara disebut mendukung kubu perubahan yang diusung Agus Sudarmanto.
"Proses pemilihan berlangsung melalui pleno 1 hingga 8. Pada pleno pemilihan ketujuh, kubu Mardiono tiba-tiba mengklaim aklamasi. Padahal, sidang dan tempatnya tidak jelas. Undangan muktamar sudah jelas menyebutkan arena, bukan di dalam kamar. Kami menutup pemilihan ketua umum pada pukul 01.07 WIB dengan diketuknya palu, dan esok harinya kami menggelar tasyakuran," paparnya.
Saat ini, pihaknya sedang menunggu proses penyusunan kepengurusan baru. Formatur yang diketuai Agus Sudarmanto diberi waktu 30 hari untuk menyelesaikan tugasnya.
Husaimi menegaskan kembali bahwa permintaan maafnya bukan untuk memecah belah, melainkan untuk menyelamatkan dan memajukan PPP.
"Kami menginginkan PPP dipimpin oleh orang terbaik, tanpa praktik pemecatan sewenang-wenang, saling sikut, mengutamakan kepentingan pribadi, atau saling ancam. Selama setahun terakhir, banyak kader yang diberi surat peringatan (SP) dan di-PAW. Emang, menjadi dewan itu uang dari mereka. Ada aja kader yang mau berjuang dan mengurus partai seharusnya disyukuri," tandasnya.
Di akhir pernyataannya, Husaimi mengajak seluruh kader bersatu.
"Mari bersama PPP menuju perubahan. Insyaallah, pada 2029 kita bisa masuk ke Senayan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat," pungkasnya.*****
GoogleNews
.jpeg)
