PEKANBARU, LIPO - Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Provinsi Riau tahun 2025 selesai dilakukan. Tahapan akhir ditandai dengan disetujuinya hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Selasa 28 Oktober 2025.
Rapat finalisasi yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau, Achmad Tarmizi, membahas sejumlah poin penting hasil evaluasi, termasuk pemenuhan kewajiban penganggaran (mandatory spending) yang menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Finalisasi Perubahan APBD ini telah selesai, ditandai dengan disetujuinya hasil evaluasi dari Kemendagri,” ujar Ahmad Tarmizi.
Ia mengatakan pencairan anggaran dapat dilakukan pada Jumat 31 Oktober 2025.
Salah satu catatan penting dari Kemendagri adalah kewajiban belanja pegawai yang harus mencapai 30 persen pada 2027. Saat ini, belanja pegawai Pemprov Riau telah mencapai 31 persen.
Tarmidzi berharap setelah persetujuan ini, Pemprov Riau segera menyusun kas daerah agar pencairan anggaran, termasuk gaji tenaga pendidik, tidak tertunda.*****
GoogleNews
