PEKANBARU, LIPO - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau akan mengevaluasi kinerja Dinas Pangan dan Hortikultura setempat.
Rencana ini disampaikan menyusul tingginya kontribusi komoditas beras dan cabai terhadap inflasi di Riau, meski pertumbuhan ekonomi provinsi itu tercatat sebesar 4,92 persen.
Ketua Komisi II DPRD Riau, Adam Syafaat, menyatakan bahwa evaluasi dilakukan karena adanya kesenjangan antara perencanaan anggaran dan realisasi di lapangan.
“Dalam APBD Murni 2025, misalnya, sudah dialokasikan anggaran untuk pengembangan 200 hektare lahan cabai di Riau. Namun, pada kenyataannya program itu defisit dan tidak terlaksana. Kami akui, kinerja dinas ini terlihat menurun,” ujar Adam Syafaat, Senin 17 November 2025.
Adam mencontohkan, untuk memenuhi kebutuhan cabai, Riau masih harus mendatangkannya dari Sumatera Barat. Ia menilai pendampingan dan realisasi bantuan untuk kelompok tani tidak optimal.
“Programnya ada, tapi di lapangan tidak ada. Tidak ada yang didapatkan, baik dari sisi anggaran maupun pendampingan. Kelompok tani yang seharusnya menerima bantuan juga tidak mendapatkannya,” tegas politisi dari Fraksi PKS tersebut.
Selain soal cabai, Adam juga menyoroti persoalan pada komoditas beras. Menurutnya, banyak tanaman padi yang gagal panen akibat masalah irigasi, terutama saat musim kemarau.
“Irigasi kita tidak sampai ke ujung. Di Rokan Hulu, bendungan-bendungan sudah dangkal. Air tidak disuplai dengan baik. Bahkan, bendungan yang seharusnya untuk irigasi justru dijadikan tempat wisata dan lokasi pembuangan sampah,” paparnya.*****
GoogleNews
