PEKANBARU, LIPO - Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, mengkritik realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor bahan bakar kendaraan bermotor di Riau Rp1,3 triliun. Menurutnya, angka tersebut tidak sebanding dengan banyaknya perusahaan yang beroperasi di Provinsi tersebut.
Melihat realisasi PAD dan banyaknya kendaraan di Riau, Ia menduga banyak kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut.
Ia pun mencontohkan pengelolaan PAD di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mampu mencapai Rp7 triliun. Menurut catatannya, sebelum adanya pemotongan transfer ke daerah (TKD), Kaltim sudah mengumpulkan lebih dari Rp5 triliun.
"Setelah digali lebih dalam, potensi sebenarnya di Kaltim bahkan tercatat sekitar Rp7 triliun," ujarnya, Kamis 15 Januari 2026.
Budiman menduga kebocoran terjadi karena penyimpangan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan. Sehingga kondisi ini merugikan daerah karena 10 persen dari penghasilan sektor bahan bakar adalah hak daerah.
"Ini merugikan kita. Sepuluh persen dari situ merupakan pemasukan kita. Kalimantan Timur bisa mendapatkan Rp7 triliun, sementara kita hanya berkisar Rp1,3 triliun," sebutnya.
Di tengah kondisi APBD 2026 Riau yang diprediksi menurun dibanding tahun sebelumnya, politisi Gerindra ini mendesak Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau untuk segera melakukan optimalisasi dan mengeksplorasi potensi pendapatan dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
"Banyak perusahaan beroperasi di Riau, tetapi tidak membayar pajak sebagaimana mestinya. Kita berharap ada optimalisasi pendapatan, terutama di sektor pajak bahan bakar ini," pungkasnya.*****
GoogleNews
.jpeg)
.jpg)
