PEKANBARU, LIPO - Anggota DPRD Riau dari Daerah Pemilihan Indragiri Hilir (Inhil), Andi Dharma Taufik, menyatakan keprihatinan mendalam atas ambruknya harga kelapa di daerahnya yang kini hanya menyentuh Rp1.800 per kilogram, turun drastis dari sebelumnya yang sempat menembus Rp7.000 per kilogram.
Pernyataan tegas itu disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Riau, Kota Pekanbaru, Senin 27 Juli 2026. Andi secara khusus menyoroti tidak adanya kepastian harga yang membuat petani kelapa di Inhil berada dalam posisi tertekan.
"Saya minta ini menjadi perhatian serius Pemprov Riau, pak Plt Gubernur. Ini bukan sekadar angka, ini menyangkut kesejahteraan ribuan kepala keluarga di Inhil. Harga anjlok dari Rp7.000 ke Rp1.800, ini lonjakan yang sangat ekstrem," ujarnya.
Andi menilai, penyebab utama kekacauan harga adalah ketiadaan mekanisme penetapan harga yang transparan antara petani, pemerintah, dan perusahaan pengolah kelapa. Ia menyoroti bahwa petani selalu menjadi pihak yang paling dirugikan ketika harga anjlok, namun tidak pernah mendapat keuntungan proporsional saat harga melonjak.
"Di sinilah peran pemerintah dibutuhkan. Pemprov Riau harus hadir. Kami di DPRD akan terus mengawal persoalan ini karena ini adalah salah satu program prioritas kami di Dapil Inhil," tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, ia mengusulkan agar DPRD Riau membentuk tim khusus yang beranggotakan komisi terkait untuk memanggil seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Pemkab Inhil, hingga perwakilan perusahaan pembeli kelapa, guna duduk bersama mencari solusi jangka panjang.
"Apa karena kualitas kelapa kita yang tidak bagus? Kalau itu alasannya, kita harus evaluasi. Tapi jangan sampai tanpa alasan jelas harga main turun sesuka hati. Setiap hari turun Rp200, besok turun Rp200 lagi. Dasar apa? Ini yang harus dipertanyakan," sindirnya.
Politisi PDI-P ini juga mendorong perusahaan pengolah kelapa agar lebih terbuka dalam menentukan harga. Serta transparansi biaya produksi hingga mekanisme penetapan harga di tingkat pabrik dinilai penting agar petani tidak terus menjadi korban ketidakpastian pasar.
"Kami minta perusahaan membuka diri. Biaya produksi kelapa itu tinggi. Dengan harga Rp1.800, petani jelas rugi. Jangan sampai mereka akhirnya meninggalkan kebun karena tidak ada kepastian. Ini ancaman serius bagi ketahanan ekonomi di Inhil," pungkasnya.*****
GoogleNews
