PEKANBARU, LIPO - Razia penyakit masyarakat di Pekanbaru tak hanya menjaring 28 orang, tapi juga membongkar persoalan serius soal perizinan hotel dan wisma. Temuan itu yang kini jadi sorotan DPRD Kota Pekanbaru.
Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi, menilai Pemko Pekanbaru jangan hanya fokus menertibkan pasangan diduga bukan suami istri, tapi harus membongkar tuntas status izin usaha penginapan tersebut.
"Kalau perlu, Pemko harus menindaklanjuti perizinan hotel dan juga pajak, karena pada saat razia pemerintah menemukan hotel yang tidak memiliki izin dan juga izin yang sudah lama mati," tegas politisi PKS itu, Jumat (9/10/2026).
Menurutnya, razia yang digelar tim gabungan pada Kamis (8/10/2026) malam itu merupakan jawaban atas keresahan masyarakat. Namun, penegakan Perda Ketertiban Umum harus dibarengi dengan penertiban administrasi.
"Bagaimanapun kita ini berada di Pekanbaru yang berbudaya Melayu. Yang namanya Melayu identik dengan Islam, apalagi ada peraturan ketertiban umum. Hal-hal yang melanggar ketertiban umum harus ditindak," ujarnya.
Diketahui, razia pekat dipimpin langsung Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, bersama Satpol PP. Lima lokasi disasar, yakni Hotel Aquatale, Homestay Bintang Lima, Wisma SMR, Parma Hotel, serta tempat hiburan malam Live House.
Wawako Markarius Anwar menyebut kegiatan ini adalah bagian dari upaya menjaga ketenteraman kota.
"Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Pekanbaru," kata Markarius.
Ia memastikan razia serupa akan digelar rutin, termasuk penindakan terhadap izin usaha yang tidak sesuai peruntukan, tidak bisa ditunjukkan, atau sudah kedaluwarsa.*****
GoogleNews
.jpeg)
