PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menjadikan pelunasan utang ke pihak ketiga sebagai prioritas utama dalam APBD 2026.
Utang yang dimaksud adalah tunda bayar proyek tahun anggaran 2024 dan 2025. Pemprov berupaya menuntaskannya sebelum akhir tahun ini lewat penyisiran belanja daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, menegaskan pembayaran tunda bayar ini menyangkut hak penyedia jasa yang pekerjaannya sudah selesai. Saat ini, sisa kewajiban tersebut diklaim terus menyusut karena pencairan berjalan bertahap.
"Yang pertama dan terbesar itu untuk membayar utang (tunda bayar) tahun 2024 dan 2025. Memang masih ada sedikit lagi. Tetapi, kami berupaya seluruh utang kepada pihak ketiga bisa diselesaikan tahun ini," ujar Syahrial, Jumat (13/11/2026).
Percepatan pelunasan ini bukan tanpa alasan. Sebagian besar kontraktor diketahui menggunakan pinjaman bank sebagai modal kerja untuk menyelesaikan pembangunan di lapangan. Jika pembayaran molor, beban mereka akan semakin berat.
"Makanya, kami perlu memastikan kewajiban pembayaran dapat dituntaskan agar tidak semakin membebani pihak ketiga," katanya.
Selain melunasi utang, Pemprov juga mengarahkan belanja daerah untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan belanja pegawai.
Untuk hak ASN, Pemprov memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan sebelumnya sudah dibayarkan penuh, meski sempat terlambat sekitar satu bulan.
Dalam APBD Perubahan, TPP ASN dialokasikan untuk 14 bulan. Namun Syahrial menegaskan, realisasi pembayaran sampai akhir tahun tetap bergantung pada kondisi kas dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kami masih mengalokasikan anggaran TPP ASN selama empat belas bulan dalam APBD Perubahan. Namun, realisasi pembayaran hingga akhir tahun tetap bergantung pada kemampuan keuangan daerah, terutama optimalisasi penerimaan pendapatan," ucapnya.*****
GoogleNews
.jpg)
.jpg)