Sabtu, 04 Juli 2020
Follow:
 
PKB Riau Minta Presiden Undur Pilkada Hingga Pandemi Berakhir, Ini Pertimbangannya

elpi | Politik
Selasa, 30/06/2020 | 06:09:25 WIB
Pekanbaru, LIPO - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Riau meminta agar pelaksanaan Pilkada serentak diundur hingga wabah COVID-19 berakhir.

Hal itu diungkapkan Sekretaris DPW PKB Riau Ade Agus Hartanto di Pekanbaru, Senin. Dia menyarankan agar Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penundaan pilkada sampai situasi pandemi corona usai di Indonesia.

"Saya mendorong Pilkada untuk ditunda saja sampai pandemi ini benar-benar selesai, kita harus mengedepankan kemaslahatan masyarakat luas. Untuk apa dilaksanakan tahun ini kalau banyak mudaratnya dan efektivitas hasil pilkada tidak baik dan tidak maksimal, lebih baik diundur saja," ujar Ade Agus.

Menurutnya, apalagi dengan telah diterapkan tatanan kenormalan baru dimana masyarakat sudah diperbolehkan beraktivitas di luar rumah sesuai standar protokoler kesehatan. Namun di sisi lain, banyak yang abai dengan kebijakan new normal yang justru mengakibatkan terjadinya lonjakan kasus positif COVID-19.

Untuk itu, harusylnya segala aktivitas yang sengaja mengumpulkan banyak orang seperti Pilkada ditiadakan karena akan berpotensi besar terhadap penularan infeksi virus.

"Mengingat jumlah kasus bertambah dan cenderung tidak stabil dalam arti kadang turun kadang melonjak naik. Artinya kondisi pandemicorona ini juga belum stabil untuk Indonesia saat ini. Makanya kita tidak bisa menjadikan kondisi normal baru ini sebagai acuan untuk digelarnya pilkada," sebut dia.

Ketua Komisi I DPRD Riau itu mengatakan mustahil membatasi kampanye hanya dihadiri 20 orang. Dia juga meragukan kesiapan Badan pengawas pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi aktivitas politik di tengah kondisi pandemi saat ini.

"Mustahil pilkada membatasi orang berkumpul hingga 20 orang, sehingga kami meminta untuk jangan memaksakan diri, DPR RI juga sudah merekomendasikan untuk ini diundur" ucap Ade.

Selain itu, akses internet juga belum mampu menjangkau semua wilayah di Riau. Sehingga dikhawatirkan minimnya sosialisasi yang berakibatpada rendahnya partisipasi pemilih dalam kontestasi politik tersebut.

"Medsos dan jaringan internet belum dapat menjangkau seluruh daerah dan lapisan masyarakat. Khawatirnya banyak masyarakat yang asal pilih pemimpin, tidak mengetahui program visi dan misi yang dimiliki cakada. Ini akan menurunkan kualitas Pilkada," ucap dia.

Untuk kekosongan jabatan, dia menjelaskan, masih bisa diisi oleh pejabat atau pelaksana karena hal tersebut sudah lumrah dilakukan sebelumnya.

"Tidak ada masalah jika kekosongan jabatan itu diisi oleh Pj, ada setahun ada dua tahun ini ga ada masalah, beda dengan pileg (pemilihan legislatif) karena anggota dewan kan ga bisa pj-kan," ucapnya.(lipo*3/ant)



Berita Lainnya :
 
  • Ini Nostalgia Saya Dulu, Pangdam I/BB yang Putra Seorang Prajurit Brimob Berkunjung ke Polda Riau
  • Alhamdulillah, Lagi 6 Pasien Positif Covid-19 di Inhil Sembuh
  • Permudah Layanan, Masyarakat Inhil Bisa Urus Sejumlah Adminduk Secara Online dan Cetak Sendiri
  • Nama Induknya Ngatini, Syamsuar Beri Nama Anak Gajah Damar
  • Tim Gugus Tugas Covid-19 Kateman dapat Bantuan 20 Baju APD Hazmat dari Yayasan Vioni Bersaudara
  • Diketahui Pernah Gabung Gowes dengan Pasien SA, ini Hasil Rapid Test Sekda Kuansing
  • Putus Mata Rantai Covid-19, PAC PP Inuman Bagi-bagi Masker di Pasar
  • Jika Diamanahkan Masyarakat, Andi Putra- Suhardiman akan Berdayakan BUMDes
  • Pendamping PKH Dinas Sosial Adakan Sosialisasi Bagi Penerima PKH Warga Desa Koto Sentajo
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index