LIPO - Pengusutan kasus dugaan tindak pidana pengelolaan kebun kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, terus bergulir di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.
Semenjak kasus ini dilaporkan oleh salah satu warga, pihak Kejati Riau langsung mendalami untuk mencari peristiwa pidananya.
Ditegaskan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau, Imran Yusuf, dalam waktu dekat status kasus ini akan ditentukan apakah akan berlanjut ke tingkat penyidikan atau tidak. Saat ini katanya, pihaknya masih merampungkan laporan.
"Sekarang lagi perampungan laporan hasil penyelidikan untuk disimpulkan," ungkap Imran, Rabu (11/10/2023).
Ditambahkannya, untuk menentukan kasus ini, tim nantinya akan melakukan gelar perkara terlebih dahulu.
"Tim lagi usahakan (laporan hasil penyelidikan) selesai dalam waktu yang tidak lama," ucap Imran.
Dalam perkara ini Imran sebelumnya mengatakan, (Pemkab) Kuansing disebutkan menggelontorkan anggaran belasan miliar rupiah untuk pembangunan kebun sawit pada periode tahun 2002 sampai dengan 2012.
Dari anggaran belasan miliar tersebut hanya terealisasi kebun kelapa sawit lebih kurang 500 hektar.
Sedangkan tujuan pembangunan kelapa sawit ini diharapkan bisa membantu PAD Kabupaten Kuansing. Namun, dalam perjalanannya kebun sawit tersebut tidak jelas pengolahannya sehingga muncul dugaan adanya perbuatan menyalahi aturan hukum yang mengakibatkan kerugian negara miliaran rupiah.
Bahkan, berdasarkan laporan yang disampaikan ke pihak Kejati Riau, disinyalir hasil kebun seluas 500 hektare itu diambil secara tidak sah oleh pihak-pihak tertentu.
Dalam pengusutan perkara, tim penyelidik telah berkoordinasi dengan Auditor pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau.
Sementara dari informasi yang dihimpun, kebun kelapa sawit itu berada di Desa Perhentian Sungkai, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuansing. (*1)
GoogleNews
.jpeg)
