PEKANBARU, LIPO - Jelang berakhir masa jabatannya, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar telah berpamitan dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pegawai Pemprov Riau pada apel pagi, Senin (16/10/2023) lalu.
Syamsuar yang akan nyaleg DPR RI ini memutuskan mengundurkan diri dan akan berhenti setelah penetapan daftar calon tetap (DCT) pada 4 November 2023 mendatang.
Kepala pemerintahan Provinsi Riau diambil alih Edy Natar Nasution selaku Plt Gubri hingga 31 Desember 2023, atau sampai ditunjuk Penjabat (Pj).
Menyikapi kepemimpinan Syamsuar, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Riau, Mardianto Manan menyebutkan, Syamsuar banyak meninggalkan pekerjaan yang harus diselesaikan penerusnya.
"Masih banyak catatan yang menjadi koreksi dalam kinerja 5 tahun kepemimpinannya (Syamsuar-Edy, red). Dari beberapa sektor terutama infrastruktur, bisa kita lihat Qur'an Center yang saat ini masih menggantung proyeknya. Belum lagi Jembatan Pedamaran dan jalan yang sangat rusak itu berkisar 40 persen," kata Mardianto, kepada liputanoke.com, pada Jumat (03/11/23).
Bahkan, secara pribadi, Anggota Komisi I DPRD Riau ini menilai realisasi kinerja Syamsuar-Edy Natar masih sekitar 60 persen. Dan perlu dilanjutkan oleh pengganti jabatan Gubernur selanjutnya.
"Dalam proyeksi saya menilai masih sekitar 60 persen. Sebenarnya bisa kita lihat indikatornya melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), diambil dari visi Syamsuar-Edy yang tercantum dalam RPJM, kan terlihat apa saja langkah-langkahnya pada 2019, 2020 dan seterusnya. Bisa dipresentasikan tuh berapa pencapaiannya. Tapi tetap harus dengan kajian," katanya.
Belum lagi pengembangan sumber daya manusia yang masih kurang, pendidikan SMP dan SMA yang belum terakomodir secara optimal.
Selain itu, Mardianto Manan juga menyinggung persoalan karhutla yang masih menjadi penyakit tahunan.
"Ditambah lagi permasalahan lingkungan yang saat ini masih menjadi keluhan di tengah masyarakat, seperti aktivita pertambangan tanpa izin (PETI) yang terjadi di sepanjang Sungai Indragiri yang menyebabkan abrasi hingga banjir," ucapnya.
Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Inhu-Kuansing ini menyebutkan dari banyaknya catatan tersebut, dirinya meminta Plt ataupun Pj Gubri nantinya dapat fokus kepada pembenahan infrastruktur. Karena infrastruktur yang dikelola dengan baik berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.
"Infrastruktur. Karena kunci pokok dari sebuah kesejahteraan masyarakat adalah baiknya infrastruktur. Kita kunci saja di transportasi, kalau lah di suatu kampung ada buah durian, kalau jalannya rusak jembatan tidak bagus, ya jatuh harga durian itu. Tapi kalau jalannya bagus, durian di Kuansing itu dibawa ke Pekanbaru enak saja mereka menjual Rp50 ribu per bijinya tu," tukas Mardianto. (*16)
GoogleNews
.jpeg)
.jpg)
