LIPO - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto, menyampaikan jawaban Gubernur Riau terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau terkait Raperda APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024. Hal ini disampaikannya dalam rapat paripurna lanjutan yang digelar pada Rabu, (29/11/23).
"Kami sependapat dengan fraksi Partai Golkar bahwa perlu adanya sistem perencanaan yang baik, sistem penganggaran dan pertanggungjawaban kinerja yang terintegrasi serta terhubung dengan sistem pelaporan keuangan daerah yang akuntabilitas," kata Hariyanto, dikutip liputanoke.com pada sidang paripurna berlangsung.
"Sehingga penyelenggara pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran semakin efektif, efisien, serta pelaksanaannya sesuai dengan regulasi yang ditetapkan," tambahnya.
Selanjutnya dikatakannya, bahwa target kinerja program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam pelaksanaan APBD tahun 2024 telah dibahas bersama perangkat daerah terkait dan sesuai dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah.
"Salah satu contohnya adalah dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan sosial dilakukan dengan alat kebijakan lalu meningkatkan produksi pertanian, menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas, dan keberlangsungan bahan pangan," katanya.
Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, terkait penganggaran untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Ia mengatakan, Pemprov Riau bersama Kabupaten/kota sudah mengalokasikan dana di tahun anggaran 2023, dan 2024 untuk pelaksanaan pilkada di tahun 2024 mendatang.
Selanjutnya Haryanto mengatakan, Pemprov Riau akan fokus pada pembenahan Aparatur Pemerintah Daerah terutama dalam penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan optimal.
“Ini Sekaligus menjawab pandangan umum dari fraksi Partai Amanat Nasional,” kata Hariyanto.
Sedangkan mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2024, strategi yang akan dilakukan adalah peningkatan daya saing sektor unggulan, peningkatan daya tarik investasi, peningkatan ketahanan pangan, menuju kemandirian pangan, peningkatan kebutuhan dasar masyarakat miskin, peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat desa, dan peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja.
"Terkait pengendalian inflasi dilakukan dengan pengendalian pasok komoditas, operasi pasar, gerakan masyarakat seperti gerakan tangan-tangan cepat panen, serta kerjasama antar Provinsi," ucapnya sekaligus menjawab pandangan dari Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). *****
GoogleNews
.jpg)
.jpeg)
