LIPO - Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi Riau tahun 2024 sudah resmi ditetapkan dan akan diberlakukan mulai Januari 2023 mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Serikat Pekerja Indonesia (SPSI) Provinsi Riau Nursal Tanjung berharap adanya keadilan dalam kebijakan penetapan upah.
"Karena kita tahu pekerja atau buruh ini merupakan aset, aset pilar dalam kegiatan pembangunan. Jadi hargai keberadaan daripada aset-aset atau pilar pembangunan ini," katanya kepada liputanoke.com, Jumat (8/12/2023).
Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) No 51 Tahun 2023 menjadi acuan dalam penentuan upah, bersifat memaksa.
"Di mana di dalam PP 51 ini ada ancaman jika Pemerintah Daerah, baik Kabupaten Kota atau Provinsi yang tidak menaati PP 51 ini, konsekuensinya akan diberikan sanksi kepada kepala pemerintahan daerah," paparnya.
"Adapun yang dipaksakan itu adalah cara penghitungan, formula penghitungan daripada UMP tersebut. Di mana formula upah itu telah ditetapkan oleh pemerintah pusat," tambahnya.
Hal tersebut berbeda dengan kebijakan penetapan upah yang perhitungannya berdasarkan Undang-Undang No 13 tahun 2003 dimana penyusunan penetapan upah tersebut mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak (KL).
"Makanya, dulunya kenaikan upah per tahun itu sampai 20 persen, 30 persen dari upah sebelumnya. Sedangkan, tahun ini dengan ketetapan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat melalui PP 51 itu, kenaikannya cuma 3,7 persen. Berbeda dari tahun yang kemarin." kata Nursal.
Namun demikian, ia menyatakan tetap menerima keputusan tersebut demi menjaga stabilitas dan kondusifitas.
"Dengan berat hati pada akhirnya saya selaku ketua SPSI Provinsi Riau menerima ketetapan yang ditetapkan oleh PP 51 itu," katanya.
"Karena nanti kalau seandainya ribut-ribut semuanya juga akan merugi. Daerah akan rugi, pengusaha juga akan hengkang keluar dari Riau ini, menginvestasi di daerah yang stabil dan kondusif," tutupnya. *****
GoogleNews
.jpeg)
