LIPO - Konflik masyarakat dengan perusahaan Kebun Kelapa Sawit masih terus terjadi di Provinsi Riau.
Bagaikan mengurai benang kusut, konflik masyarakat dengan perusahan tak kunjung bisa diselesaikan
Dari berbagai peristiwa, tak sedikit konflik masyarakat dengan perusahaan berujung bentrok dan menimbulkan korban.
Konflik ini kadang dipicu oleh tapal batas, hak masyarakat yang tidak diselesaikan oleh perusahan, serta jumlah persoalan lainnya. Persoalan-persoalan itu selalu tidak terselesaikan dengan tuntas.
Masyarakat sendiri dalam menghadapi perusahaan seperti berhadapan dengan tembok. Perjuangan masyarakat untuk memperoleh hak selalu berujung di jalan buntu.
Terakhir persoalan yang paling menarik perhatian di Riau adalah persoalan PT Surya Intisari Raya (PT SIR) dengan masyarakat Okura Pekanbaru. Pada bagian ini, Gubernur Riau Edy Natar pun turun tangan dengan membentuk Tim Satgas Terpadu untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Hasil investigasi sementara Tim Satgas ini ada dugaan pihak perusahaan tidak menunaikan kewajibannya terhadap masyarakat dan adanya dugaan garapan lahan melebihi izin HGU.
Persoalan antara PT SIR dengan masyarakat Okura bukanlah satu-satunya, masih banyak persoalan serupa di daerah lain di Riau yang mestinya juga menjadi atensi pemerintah.
Agar persoalan konflik perusahaan dengan masyarakat tidak menjadi bom waktu, Gubernur Riau, Edy Nasution, akhirnya berencana mengumpulkan seluruh pengusaha perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Riau, serta bupati, walikota, Forkopimda, Lembaga Adat, Badan Pertanahan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu (24/1/2024) di Ruang Rapat Melati pukul 09.00 WIB.
Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membahas masalah konflik lahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat setempat.
Gubernur Edy Nasution menyatakan bahwa ia ingin mencari solusi win-win untuk mengatasi konflik agraria yang marak terjadi.
"Ini adalah ide saya untuk merespons banyaknya konflik lahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat di sekitar area operasional. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menemukan solusi yang adil sehingga hak-hak masyarakat dapat terpenuhi dan perusahaan dapat beroperasi dengan nyaman," ungkap Gubernur Riau Edy Nasution, Minggu (21/1/2024).
Edy Natar berharap agar semua pemangku kepentingan hadir secara langsung dalam pertemuan tersebut, termasuk bupati, walikota, Forkopimda, perusahaan, dan stakeholder lainnya. Ia ingin agar masalah-masalah konflik lahan yang dilaporkan oleh masyarakat dapat didiskusikan dengan baik dan ditemukan keputusan yang adil.
Beberapa waktu lalu, Gubernur Riau menerima laporan dari masyarakat terkait konflik antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dan masyarakat setempat.
Beberapa laporan tersebut telah ditindaklanjuti dengan pembentukan tim khusus Satgas Terpadu Internal untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum PT SIR terkait perolehan HGU mereka.
Pertemuan yang akan diadakan pada Rabu depan merupakan upaya pertama yang dilakukan oleh Gubernur Riau. Ia berharap agar semua pemangku kepentingan hadir secara langsung demi menyelesaikan masalah-masalah konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat dengan cara yang saling menguntungkan. *****
GoogleNews
.jpeg)
