PEKANBARU, LIPO - Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, mendukung Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang berencana mengambil sepenuhnya pengelolaan hotel Aryaduta yang terletak di jalan Diponegoro Pekanbaru.
Untuk diketahui, Hotel Aryaduta saat ini dikelola oleh pihak swasta, yakni PT Lippo Karawaci.
"Saya apresiasi dan salut langkah dan niat yang disampaikan oleh Pj Gubernur Riau. Karena dari awal kami DPRD Riau sudah mengkritisi Aryaduta yang berpuluhan tahun deviden hanya Rp 200 juta setahun. Seharusnya harus fair jika dihitung dari okupansi yang mereka peroleh," kata Hardianto ketika dihubungi liputanoke.com, pada Jumat 1 Maret 2024.
Jadi menurut Hardianto, gebrakan yang luar biasa oleh SF Hariyanto sangat didukung oleh lembaga DPRD Riau karena tujuannya tidak lain untuk mengembalikan marwah dan hak Riau bisa terwujud.
"Dengan adanya langkah ini kedepannya aset kita bisa dikelola sendiri secara maksimal, karena kalau dikelola sendiri deviden nya lebih besar," ujar politisi Gerindra ini.
Dan lagi lanjut Hardianto, dengan pengelolaan sendiri ini bisa menimbulkan multiplier efek bagi anak Riau yang bisa tertampung bekerja di dalamnya.
"Pengelolaan Aryaduta ini seperti pengambilan blok Rokan yang dulu dikelola asing sekarang bisa dikelola negara," terangnya.
Dalam hal itu, Hardianto juga mengingatkan jika nanti dikelola oleh Daerah, pemerintah Riau harus menyiapkan BUMD yang siap mengelolanya.
"Karena tidak bisa langsung Pemprov Riau, tapi harus ada BUMD yang siap, tapi apakah sudah ada atau dibentuk BUMD baru secara profesional," terangnya.
Ini diingatkan Hardianto agar pengelolaan hotel Aryaduta tidak salah kelola dan amburadul.
"Kalau salah kelola target kita malah tidak tercapai justru bisnis perhotelan ini menjadi collab okupansinya. Dan saya berharap dikelola oleh orang yang tepat," pintanya.
Selain itu jika dikelola oleh Pemprov Riau, Hardianto meminta karyawan hotel yang sudah ada tidak di PHK.
"Yang kita ambil hanya management hotel sementara SDM sudah ada. Maka dari itu karena hotel ini sudah berjalan karyawan hotel sudah kita minta jangan di PHK sebab akan menimbulkan masalah baru toh yang kerja sekarang anak Riau juga," tutupnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Riau SF Hariyanto yang baru dilantik menegaskan akan mengambil alih pengelolaan hotel Aryaduta.
"Bulan ini saya akan kirim surat ke PT Lippo Group untuk tidak memperpanjang hotel Aryaduta," kata SF Hariyanto.
SF Hariyanto mengatakan, pada tahun 2025 Hotel Aryaduta akan dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau secara langsung.
"Tidak diperpanjang, kita ambil alih semuanya. Aryaduta ini akan dijadikan milik kita, kita perluas, kita perbagus. Kalau sudah milik kita nanti kan bisa diskon," kata SF Hariyanto.
Informasi yang diperoleh, Pemprov Riau saat ini hanya memperoleh dividen Rp 200 juta per tahun dari pengelola Hotel Aryaduta.
Bila dibandingkan dengan pendapatan tanah kosong milik Pemprov Riau di Jalan Sudirman, tepatnya di samping Pasar Buah Pekanbaru disewa pihak ketiga untuk lahan parkir, deviden yang diperoleh dari Hotel Aryaduta dinilai sangat kecil.
Bayangkan saja, lahan seluas 4.310 meter persegi yang dikontrak selama 5 tahun oleh PT Dinamika Buah Nusantara, terhitung 18 Februari 2022 sampai dengan 18 Februari 2027 mendatang. Lahan kosong yang sebelumnya tak terurus dan bersemak belukar itu disewa senilai Rp1,7 miliar lebih.
Bila angka Rp1,7 miliar saja dibagi 5 tahun, per tahunnya lahan parkir tersebut mampu menyumbangkan Rp. 340 juta, lebih besar dari yang diperoleh dari Aryaduta. *****
GoogleNews
