LIPO - Komisi III DPRD Riau menargetkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) menyetor dividen sebesar Rp10 miliar kepada Pemerintah Provinsi Riau pada 2025.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menegaskan target ini sebagai upaya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah 14 tahun beroperasi, PT SPR hanya menyumbang Rp17 miliar dari total penyertaan modal Rp49 miliar.
"Target Rp2,2 miliar yang diajukan tahun ini tidak kami terima. Kami menetapkan Rp10 miliar karena potensinya besar," ujar Edi Basri dalam rapat bersama manajemen PT SPR, Rabu 8 Januari 2025 kemarin.
Ia menekankan pentingnya transparansi, profesionalisme, dan inovasi dalam pengelolaan perusahaan agar hasil yang dicapai optimal. Jika target tercapai, DPRD siap mendukung penuh, termasuk menambah penyertaan modal.
Senada dengan Edi, anggota Komisi III lainnya, seperti Eva Yuliana, Abdullah (PKS), Diski (PAN), dan Sofyan (PDI-P) menilai potensi PT SPR yang bergerak di sektor minyak, perdagangan, perkebunan, dan kehutanan belum dimanfaatkan secara maksimal.
"Kami ingin komitmen nyata. Dengan potensi yang ada, target ini seharusnya bisa tercapai," tegas Abdullah.(***)
GoogleNews
