PEKANBARU, LIPO - Sejumlah aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau disinyalir masih ada yang dikuasai mantan pejabat. Terutama kendaraan roda empat.
Terkhusus kendaraan roda empat ini, disamping tidak dikembalikan ketika telah masuk masa pensiun, beberapa pejabat pun disinyalir menguasai lebih dari satu kendaraan untuk berdinas. Padahal, saat ini Pemprov Riau mengalami kekurangan kendaraan dalam beraktivitas.
Menyikapi hal tersebut, Pengamat Politik Riau, Agung Wicaksono PhD, fenomena penguasaan dan penjualan aset daerah oleh oknum mantan pejabat perlu penekanan political will (kemauan politik) yang kuat dari pimpinan tertinggi daerah.
“Ini adalah ujian kepemimpinan. Gubernur Abdul Wahid harus berada di depan untuk memastikan hal ini diselesaikan secara transparan dan berintegritas. Bukan sekadar instruksi, tetapi implementasi yang konkret dan dapat dilihat publik,” tegas Agung, Kamis 28 Agustus 2025.
Agung menyoroti bahwa masalah yang berlarut-larut ini menunjukkan kelemahan sistemik dalam tata kelola aset. Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini bukanlah menyalahkan masa lalu, tetapi membangun sistem yang kedepan dapat mencegah hal serupa terulang.
“Solusinya ada pada mekanisme yang transparan dan akuntabel. Mulai dari inventarisasi digital yang terbuka, audit berkala oleh lembaga independen, hingga sanksi yang tegas tanpa tebang pilih bagi yang melanggar. Ini tentang memutus mata rantai ‘budaya’ menguasai aset negara,” paparnya.
Ia juga mendorong agar Gubernur Wahid melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan.
“Kerja sama dengan KPK sudah baik, tetapi harus diikuti dengan tindakan administratif dan hukum yang cepat dari internal pemprov. Jangan ada kesan ada yang dilindungi,” pungkas Agung.*****
GoogleNews
.jpeg)
