PEKANBARU, LIPO - Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, menyatakan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2026 telah selesai diverifikasi oleh Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, anggaran tersebut sudah dapat digunakan untuk menjalankan program-program yang telah disusun di awal tahun ini, termasuk mengatasi persoalan tunda bayar dan tunda salur Kabupaten dan Kota.
Namun demikian kata Kaderismanto, adanya sejumlah catatan keuangan yang memerlukan pengecekan lebih lanjut. Ia menyebut bahwa sisa tagihan tunda bayar yang masih harus dibayarkan tidak lagi besar, hanya sekitar ratusan miliar rupiah.
"Apakah uang tidak ada atau bagaimana, pihaknya akan mengkroscek. Tapi akhir tahun 2025 keuangan baik-baik saja. Tapi saat ini belum tersalurkan atau tidak ada. Kita akan kroscek lagi," kata Kaderismanto, Selasa 5 Januari 2026.
Selain itu, Ia juga menjelaskan, tahun 2025 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) karena sejumlah kegiatan tidak terlaksana. Untuk perhitungan rincinya menjadi kewenangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Di sisi lain, Kaderismanto justru mengapresiasi bahwa realisasi pembayaran tunda bayar hingga saat ini sudah mencapai 80 persen, sehingga beban keuangan daerah berkurang.
"Harapan kita tentu bersyukur tunda bayar 80 persen sudah dibayarkan. Sehingga beban berkurang," ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah Riau masih menanggung beban dari kewajiban tahun-tahun sebelumnya. Pembayaran tunda bayar dan tunda salur dari tahun 2024 dan 2025 yang masih berjalan nilainya akan mempengaruhi ruang fiskal.
"Hanya saja kemarin tunda bayar dan tunda salur 2025 dan 2024 dibayarkan, kita anggap ini 2026 aman karena 2026 TKD (Transfer Ke Daerah) kita dipotong Rp 1,2 triliun. Tapi nyatanya ini menjadi beban. Ini menjadi pengurangan, sehingga tak begitu banyak kegiatan yang kita laksanakan di APBD 2026," pungkas Kaderismanto.*****
GoogleNews
.jpeg)
