PEKANBARU, LIPO - Di tengah kondisi defisit anggaran dan kebijakan efisiensi fiskal yang membatasi pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Riau justru mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp133 miliar untuk pembangunan dan fasilitas instansi vertikal. Alokasi ini dinilai kontras dengan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hanya Rp3,6 miliar, meskipun daerah telah menetapkan status darurat bencana hingga November 2026.
Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran Rp133 miliar tersebut diperuntukkan bagi sejumlah lembaga vertikal, antara lain pembangunan dan dukungan untuk rumah sakit TNI, Rumah Sakit Bhayangkara, rumah dinas Kepala Kejaksaan Tinggi, rumah dinas Kapolda, serta sisa pembayaran pembangunan gedung Badan Intelijen Negara (BIN) Riau.
Kebijakan ini terjadi saat pemerintah daerah melakukan penghematan besar-besaran. Dampaknya dirasakan langsung oleh aparatur sipil negara (ASN) melalui pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta berkurangnya berbagai program pelayanan publik dan kegiatan strategis lainnya.
Sementara di sisi lain, Provinsi Riau saat ini sedang dilanda krisis karhutla. Pemerintah bahkan telah memperpanjang status darurat bencana hingga November 2026. Namun, komitmen anggaran untuk penanganan bencana ekologis ini justru sangat minim, hanya sekitar Rp3,6 miliar.
Padahal, kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memicu gangguan kesehatan seperti ISPA, menurunkan produktivitas ekonomi, hingga memperparah angka kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan dan lahan gambut.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menilai kebijakan anggaran ini tidak mencerminkan keberpihakan pada kepentingan publik.
“Alokasi Rp133 miliar untuk instansi vertikal di tengah defisit anggaran adalah bentuk kegagalan dalam menetapkan prioritas. Ini bukan hanya soal angka, tetapi soal keberpihakan. Ketika masyarakat menghadapi ancaman asap karhutla dan tekanan ekonomi, pemerintah justru mengalokasikan anggaran besar untuk kebutuhan yang tidak mendesak bagi rakyat,” ujar Sartika Dewi, Manager Advokasi & Pengembangan Jaringan FITRA Riau, Selasa 31 Maret 2026.
FITRA Riau juga menyoroti kontras tajam antara anggaran untuk instansi vertikal dengan alokasi penanganan karhutla yang hanya Rp3,6 miliar. Menurut Sartika, angka tersebut sangat tidak rasional mengingat status darurat yang telah ditetapkan.
“Dengan status darurat karhutla hingga November 2026, alokasi Rp3,6 miliar sangat tidak rasional. Ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam melindungi lingkungan dan keselamatan masyarakat. Dampak karhutla itu nyata, seperti penyakit ISPA meningkat, aktivitas ekonomi terganggu, dan kelompok rentan semakin terpuruk. Apalagi, baru-baru ini kebakaran bahkan menimbulkan korban jiwa terhadap tim relawan Manggala Agni yang sedang memadamkan api,” tegasnya.
Lebih lanjut, FITRA menegaskan bahwa kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah justru menyasar belanja yang kurang prioritas. Beban efisiensi dialihkan pada pelayanan masyarakat, sementara belanja untuk instansi vertikal tetap besar.
“Ini adalah bentuk ketimpangan fiskal yang kurang adil,” imbuh Sartika.
Menyikapi kondisi tersebut, FITRA Riau mendesak Pemerintah Provinsi Riau untuk segera melakukan koreksi kebijakan anggaran dengan beberapa rekomendasi:
1. Mengalihkan anggaran instansi vertikal untuk penanganan karhutla dan perlindungan masyarakat terdampak, serta peningkatan layanan dasar publik.
2. Meningkatkan anggaran penanggulangan karhutla secara signifikan, sesuai dengan status darurat yang telah ditetapkan.
3. Memprioritaskan program pengentasan kemiskinan dan pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah terdampak.
4. Melakukan transparansi dan evaluasi terbuka terhadap struktur belanja daerah, agar publik dapat menilai arah kebijakan fiskal pemerintah.*****
GoogleNews
.jpg)
