PEKANBARU, LIPO - Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Ahmad Tarmizi, angkat bicara terkait temuan pungutan sekolah untuk pembelian baju seragam di sejumlah SMAN di Riau. Ia menegaskan bahwa aturan yang berlaku melarang adanya pembebanan berlebihan kepada wali murid.
Ahmad Tarmizi mengingatkan, edaran dari Dinas Pendidikan dan Gubernur Riau sebelumnya sudah jelas tidak mengizinkan pungutan yang memberatkan. Menurutnya, jika praktik di lapangan tidak sesuai aturan, pihaknya mendukung langkah tegas Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur.
"Kalau memang didapati tidak sesuai dengan aturan, maka kita mendukung apa yang disampaikan Kepala Daerah tersebut, Pak PLT Gubernur," ujar Ahmad Tarmizi, Rabu 3 Juni 2026.
Ia menekankan agar peserta didik, terutama yang tidak mampu, tidak boleh terhambat kegiatan belajarnya karena persoalan biaya seragam. Bahkan, kata dia, arahan gubernur sekolah harus membantu anak didik yang kurang mampu.
"Jangan sampai peserta didik yang tidak mampu terhambat belajarnya karena keberatan biaya. Sebaiknya sekolah itu membantu anak-anak didik yang tidak mampu," tegasnya.
Lebih lanjut, politisi PKS ini merujuk pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika ditemukan pungutan yang tidak sesuai prosedur, maka wajib dikembalikan sesuai rekomendasi BPK.
"Kalau memang itu tidak sesuai prosedur, maka memang layaknya sesuai arahan atau audit BPK tadi harus dikembalikan sesuai rekomendasinya," pungkasnya.*****
GoogleNews
.jpeg)