PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Kota Pekanbaru mulai merevitalisasi bangunan sekolah yang rusak pada tahun 2026. Program ini menyasar 16 Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan total anggaran lebih dari Rp17 miliar yang bersumber dari APBN.
Salah satu sekolah yang menjadi proyek percontohan adalah SDN 62 Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meninjau langsung progres revitalisasi ruang kelas dan toilet di sekolah tersebut, Senin (31/8/2026).
"Kita mulai membenahi satu persatu bangunan dan area sekolah, termasuk lapangan upacara," ujar Agung di sela peninjauan.
Agung menegaskan, revitalisasi tidak hanya mengandalkan dana pusat. Pemko Pekanbaru juga menyiapkan anggaran dari APBD untuk perbaikan penunjang.
"Ada juga APBD, kita lakukan untuk perbaikan lainnya seperti paving block dan pembuatan toilet," jelasnya.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, menjelaskan 16 sekolah penerima bantuan tersebut mendapatkan kucuran dana revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
"Ini adalah program dari bapak presiden, dana pusat, atau yang kita kenal dengan dana APBN. Kita ada menerima untuk 16 sekolah dengan jumlah total lebih kurang Rp17 miliar lebih," terang Jamal.
Menariknya, mekanisme penyalurannya dilakukan secara langsung tanpa melalui dinas.
"Uangnya langsung masuk ke sekolah. Uangnya sekolah dan masyarakat yang mengelola. Jadi dari dinas hanya pengawasan saja," ucapnya.
Jamal menyebut, sekolah memiliki keleluasaan menggunakan anggaran tersebut sesuai kebutuhan prioritas. Mulai dari pembangunan ruang kelas baru, rehab atap dan plafon, hingga pembangunan toilet.
Jamal mengungkapkan, 16 sekolah penerima ditetapkan pemerintah pusat berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sekolah tidak perlu mengajukan proposal.
"Jadi kita tidak perlu mengajukan proposal, karena dari kementerian itu mengambil data sekolah dari Dapodik," tegasnya.
Oleh karena itu, ia terus mendorong seluruh sekolah di Pekanbaru untuk tertib mengisi Dapodik, meliputi data sekolah, guru, sarana prasarana, dan peserta didik.
"Maka itu terus kita sarankan kepada sekolah, karena sumber data di kementerian itu adalah Dapodik. Jadi tidak perlu lagi pakai proposal," pungkasnya.****
GoogleNews
.jpg)
.jpeg)
